Unit-unit Struktural Konkret

6. Unit-unit Struktural Konkret

Di atas kita telah mencoba memberikan gambaran yang sangat garis besar tentang empat subsistem fungsional masyarakat Jepang. Dalam bab yang pendek ini kita jelas tidak mungkin untuk melanjutkan dan melengkapinya dengan gambaran yang menunjukkan kaitannya dengan unit-unit struktural konkret. Oleh karena itu, untuk sementara akan diulas secara sangat singkat beberapa unit strategis yang ada pada masa itu untuk memberikan gambaran yang lebih bulat tentang masyarakat Tokugawa.

6.1 Unit-Unit Teritorial

Unit teritorial inti daerah pedesaan Jepang adalah desa (mura). Jabatan kepala desa (soya atau nanushi) dipegang oleh salah satu penduduknya. Kepala desa ini diangkat oleh para pejabat yang lebih tinggi dari kalangan keluarga terpandang. Jabatan ini sering kali diwariskan. Kepala desa dibantu oleh sekelompok sesepuh (toshiyori) yang dipilih oleh penduduk. Para sesepuh ini mempunyai otoritas moral. Kepala desa bertanggung jawab kepada para pejabat di atasnya dalam hal mengurus desa dan pembayaran pajak. Dalam lingkup desa dia merupakan hakim tertinggi dan setiap tindakan hukum harus melalui persetujuannya apakah itu mengenai penjualan tanah atau pun penghapusan hak waris seorang anak.

Di dalam desa keluarga-keluarga yang ada dikelompokkan dalam lingkungan yang masing-masing terdiri atas lima keluarga (gonin-gumi). Kepala kelompok ini biasanya adalah kepala keluarga terkaya dan paling terpandang dalam kelompok tersebut. Kelompok dibentuk dari tetangga yang berdekatan tanpa memperhitungkan perbedaan kelas. Tindakan-tindakan hukum harus mendapatkan persetujuan gonin-gumi sebelum dimintakan persetujuan kepala desa. Selain itu, semua pinjaman harus disetujui oleh gonin-gumi dan kelompok ini bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya.

Unit dasar desa, sebagaimana juga masyarakat secara keseluruhan, tidak lain adalah keluarga. Keluarga juga mempunyai kepala yang harus selalu diminta persetujuannya untuk setiap tindakan yang mengandung konsekuensi yang akan diambil oleh setiap anggota keluarga. Kepala keluarga ini bertanggung jawab kepada pimpinan di atasnya untuk semua tindakan yang dilakukan anggota kelompok keluarga.

Desa mempunyai beberapa lapis status yang berbeda. Di beberapa daerah terdapat apa yang disebut goshi, para petani yang pada masa pra-Tokugawa bertindak sebagai bagian dari pasukan pertahanan lokal. Setelah tahun 1600 goshi, yang berbeda dengan samurai, tidak ikut pindah ke pusat pemerintahan pangerannya, tetapi tetap tinggal di tanah mereka. Dengan demikian penghasilan mereka bukan berasal dari gaji yang diberikan oleh tuannya. Di wilayah tempat tinggal mereka itu mereka membentuk semacam kelas priyayi. Status mereka diakui oleh pemerintah Tokugawa atau pemerintah han, dan bagi mereka terbuka kemungkinan untuk menjadi samurai. Di beberapa daerah goshi dianggap sebagai samurai. Restorasi 1868 menghapuskan semua gelar feodal dan menyita "tanah pertanian" daimyo atau samurai, yang sebenarnya merupakan hak atas pajak dan hak atas upeti. Kendati demikian, goshi tetap menghaki tanah mereka dan bertahan sebagai satu elemen penting dari priyayi pedesaan di zaman modern.(24)

Selanjutnya, di desa terdapat perbedaan status antara para tuan tanah, mereka yang memiliki tanah sendiri, penyewa, dan buruh tani. Hanya dua kelompok pertama yang berperan-serta dalam kegiatan-kegiatan di desa. Terdapat perbedaan antara penyewa sementara dan mereka yang telah menyewa selama dua puluh tahun atau lebih; kelompok kedua ini mempunyai hak guna tertentu dan sulit untuk diusir. Masih ada poros perbedaan status lainnya yang ditentukan oleh lamanya satu keluarga tinggal di desa tersebut, dalam hal ini keluarga "asli" tertua mempunyai status tertinggi. Pembedaan semacam ini cenderung paralel dengan pembedaan berdasar pemilikan tanah walaupun bukan tanpa kecuali.

Desa memegang hak milik atas padang rumput, hutan dan gunung, selain beberapa jenis tanah lainnya. Penggunaan tanah milik desa ini hanya dilakukan oleh mereka yang secara sosiologis merupakan anggota komunitas desa dan tidak otomatis berlaku untuk semua penduduk.

Menarik untuk diketahui bahwa terdapat seperangkat perintah tertulis dari pemerintah untuk gonin-gumi yang secara formal harus ditaati oleh semua anggota. Peraturan ini secara periodik dibaca dan dijelaskan oleh para kepala desa. Hal ini menunjukkan adanya kontrol intensif yang masuk jauh sampai ke lapis terbawah masyarakat. Desa, gonin-gumi dan keluarga semuanya bertanggung jawab kepada pemerintah atas tingkah laku setiap individu dalam masyarakatnya. Sebaliknya, satu individu yang dihapus hak warisnya oleh keluarganya juga dikeluarkan dari gonin-gumi dan dikeluarkan dari desa.(25)

Marilah kita ambil Osaka sebagai satu contoh kota sebagai satu unit teritorial. Komandan dari puri Osaka, seorang yang diangkat oleh Tokugawa, adalah seorang pejabat militer. Hakim-hakim kota yang diangkat oleh bakufu dari kalangan samurai tingkat tinggi merupakan pimpinan kota yang sebenarnya. Di bawah mereka terdapat bermacam staf seperti pejabat samurai, para pengawas perdagangan, pengawas kuil, pengawas daftar keluarga, dan sebagainya.

Selain itu terdapat juga dewan tetua (pada mulanya 21, kemudian berubah menjadi 14, dan akhirnya 10) yang terdiri atas para anggota keluarga chonin terkemuka berdasarkan keturunan. Fungsi dewan ini adalah untuk mengatur perdagangan, mengawasi distrik kota, mengatur pemeriksaan dan pembayaran pajak, dan mengangkat kepala distrik.

Jumlah keseluruhan distrik (cho) adalah 620, tetapi tidak semua distrik mempunyai kepalanya sendiri. Kadang-kadang seorang kepala membawahi dua sampai lima cho. Jika terjadi kekosongan pada jabatan tersebut, penduduk distrik berkumpul untuk memilih kepala baru. Dari tiga sampai lima nama yang diajukan oleh penduduk, dewan tetua memilih seorang untuk ditetapkan sebagai kepala distrik. Jabatan ini bukan satu pekerjaan tetap tetapi pekerjaan sambilan, kurang lebih serupa dengan jabatan kepala desa. Distrik merupakan satu unit geografis yang dibatasi oleh pagar yang ditutup pada waktu malam. Kepala distrik mendaftar semua warganya dan bertanggung jawab atas ketentraman dan tingkah laku mereka.(26) 

Sebagaimana juga di desa, gonin-gumi atau kelompok lima keluarga merupakan unit di bawah distrik, sedangkan di bawahnya adalah keluarga.

Walaupun pada masa Tokugawa telah terdapat konsentrasi penduduk urban dalam jumlah besar, pemandangan dari udara menunjukkan bahwa pengaturannya tidaklah seperti yang ada di kota Barat modern. Sekali lagi, perbedaannya nampaknya berkaitan dengan sangat berperannya partikularisme di Jepang. Bahkan di kota pun hubungan yang bersifat partikularistik tetap dipelihara untuk tujuan kontrol sosial. Hanya dalam hal-hal tertentu kota menunjukkan adanya bentuk pengaturan sosial baru, yang pada umumnya berkaitan dengan pasar dan ekonomi yang terdiferensiasikan. Dalam banyak hal lain, kota tidak lebih dari kumpulan "desa" dalam kesinambungan geografis yang berimpit, yang pada dasarnya merupakan cara pengaturan kota yang sangat umum terdapat di banyak masyarakat. Bandingkan, misalnya, dengan sistem bario di Amerika Latin.

Satu kadipaten (han) adalah satu unit teritorial dengan ukuran luas yang beragam. Dalam beberapa hal, istana kediaman Tokugawa adalah han yang terluas dengan pengaturan paling kompleks. Di atas desa, unit teritorial terkecil dari han, jabatan terpenting pertama adalah daikan. Daikan mengatur satu wilayah tertentu, biasanya yang menghasilkan sekitar 50.000 koku beras. Tugas daikan adalah melakukan sensus, menagih pajak, mengawasi pekerjaan-pekerjaan umum dan harta umum serta menangani pertikaian. Namun, jika pihak yang bertikai tidak puas dengan keputusan daikan (terutama dalam kasus tanah) mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Daikan praktis tidak mempunyai tugas militer dan lebih merupakan kantor fiskal dan pengadilan. Pemilihan daikan nampaknya berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Di beberapa tempat kedudukan tersebut secara turun temurun dipegang oleh beberapa keluarga setempat. Di wilayah istana Tokugawa daikan lebih merupakan seorang petugas yang dibayar dan diganti kapan saja dikehendaki.

Administrasi pusat dari satu kadipaten dipegang oleh samurai yang tinggal di wilayah puri sang Adipati. Dengan cara melihat secara mendalam kepada samurai di satu han kita akan dapat mempunyai gambaran yang berarti tentang keadaan umum dari kelas samurai di masa Tokugawa Jepang. Untuk itu kita akan memanfaatkan uraian yang dibuat oleh Fukuzawa Yukichi tentang kondisi han-nya sendiri, yang berada di Okudaira, Nakatsu(27). Di dalam han itu terdapat 1500 samurai yang dibagi menjadi dua kelas utama: kelas yang lebih tinggi, yang terdiri atas kurang lebih sepertiga jumlah tersebut, dan kelas yang lebih bawah, sekitar dua pertiganya. Di dalam dua kelas ini terdapat sampai seratus pemilahan yang didasarkan pada kedudukan dan tanggung jawab.

Samurai dari kelas lebih tinggi terdiri atas menteri utama daimyo dan para pejabat tinggi sampai kepada para cendekiawan Konfusian, para tabib dan koshogumi atau pelayan pribadi daimyo (biasanya para lelaki muda). Lapis tertinggi dari kelas samurai yang lebih rendah terdiri atas ahli kaligrafi, diikuti oleh nakakosho. Kategori yang terakhir ini mencakup sejumlah jenis jabatan seperti tukang kuda atau pengurus kandang kuda. Ayah Fukuzawa, yang adalah seorang nakakosho, adalah seorang penjaga gudang han di Osaka. Selain itu terdapat juga yang dinamakan tomokosho, pelayan daimyo, dan koyakunin yang mendapat tugas ringan seperti menjaga pintu gerbang, meronda wilayah pemukiman, dan sebagainya. Kelompok terendah adalah ashigura atau serdadu rendahan biasa, yang kadang-kadang dianggap bukan samurai. Samurai dari kelas rendah ini dikelompokkan dalam lima keluarga sebagaimana juga rakyat biasa, tetapi samurai kelas atas tidak.

Mobilitas antara samurai atas dan bawah sangat kecil. Selama 250 tahun hanya empat atau lima ahli kaligrafi yang meningkat kedudukannya menjadi koshogumi. Sebaliknya, koshogumi dapat meningkat kedudukannya menjadi sangat tinggi dalam pangkat kepegawaian. Mobilitas juga terjadi pada lapis-lapis samurai kelas rendah. Petani yang meniti jalan sebagai chugen, pelayan samurai, dapat meningkatkan kedudukannya menjadi samurai kelas bawah. Pemilahan kedudukan yang ketat membedakan antara samurai kelas atas dan kelas bawah. Mereka yang di kelas bawah diharuskan bersikap hormat kepada yang di kelas atas. Kelas atas naik kuda sedangkan kelas bawah jalan kaki. Perkawinan antar kelas tidak diperbolehkan, bahkan perzinahan pun dilakukan dengan sesama kelas. Samurai kelas bawah kadang-kadang tidak diberi ijin untuk pergi ke han lain untuk belajar dengan alasan pendidikan tingkat tinggi tidak sesuai bagi kedudukan mereka.

Samurai kelas atas menerima tunjangan yang cukup untuk menghidupi diri mereka sedangkan samurai kelas bawah tidak. Mereka yang di kelas bawah ini harus menambah pendapatannya dengan cara menenun dan membuat kerajinan tangan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang melibatkan diri dalam perdagangan secara sembunyi-sembunyi. Samurai kelas atas dapat mengecap kemewahan, sementara samurai kelas bawah dapat bertahan hidup hanya dengan cara sangat menghemat. Samurai kelas atas mendapatkan pendidikan ilmu-ilmu tinggi, sedangkan samurai kelas bawah hanya diajar baca tulis dan berhitung dasar (yang dilecehkan oleh samurai kelas atas), untuk menyiapkan mereka menduduki jabatan-jabatan klerikal atau administratif. Sebagai akibatnya, samurai kelas bawah sangat berperan dalam bidang administrasi nyata. Mereka sering kali dapat memperdayakan atasan mereka karena pengetahuan praktis yang lebih mereka kuasai.

Kita perlu membahas masalah ini secara mendalam karena pada kenyataannya samurai kelas bawahlah yang mempunyai andil paling besar atas terjadinya Restorasi 1868. Mereka tidak hanya berada di barisan terdepan dalam memimpin perjuangan dan mengerahkan kekuatan di sekitar kaisar untuk menyerang keshogunan, tetapi pada tahun-tahun terakhir kekuasaan bakufu mereka merampas kekuasaan di banyak han dengan cara melancarkan kudeta, menggeser samurai kelas atas dan menggantinya dengan samurai kelas bawah dan mengarahkan serta menguasai keadaan. Pada dasarnya pemerintah Meiji yang baru hampir sepenuhnya berasal dari lapisan mereka ini dan mereka memimpin pembaharuan-pembaharuan dalam banyak bidang, ekonomi dan budaya serta pemerintahan di era baru. Karena itu penting bagi kita untuk memahami posisi sosial mereka di bawah rejim lama. Mereka bukanlah "bangsawan" sebagaimana pengertian di Barat. Mereka mempunyai status yang sah sebagai penguasa di hadapan rakyat, tetapi mereka mempunyai sedikit sekali hal yang bisa secara erat mengintegrasikan mereka dalam sistem lama tersebut. Mereka tidak mempunyai tanah maupun tunjangan yang cukup. Sebaliknya, kekuatan nyata mereka dan tanggung jawabnya dalam hal pelaksanaan pemerintahan sedemikian besar, sehingga imbalan yang mereka terima sangat tidak seimbang dengan kerja yang mereka lakukan. Gambaran struktur sosial mereka ditambah dengan elemen-elemen ideologis yang akan dibicarakan berikut nantinya akan banyak menjelaskan peran khusus mereka dalam mendorong terjadinya modernisasi di Jepang.

6.2 Keluarga

Sistem kekerabatan Jepang pada dasarnya sederhana. Terminologi kekerabatannya sejenis dengan yang dipunyai masyarakat Eskimo, sedangkan perbedaan utamanya dengan sistem kekerabatan Barat adalah adanya pembedaan antara saudara tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Tidak ada klan atau sanak kerabat, hanya garis keturunan dan keluarga batih yang merupakan unit struktural terpenting. Seluruh harta keluarga sebagaimana juga status kepala keluarga yang secara sah diakui hukum diwariskan kepada seorang anak laki-laki; sistem pewarisan tersebut pada umumnya didasarkan pada prinsip primogenitur (hak ada pada anak sulung laki-laki). Anak laki-laki yang lebih muda dapat mengangkat dirinya sebagai kepala keluarga cabang yang menjadi bagian dari keluarga utama yang dikepalai oleh ayahnya atau saudara tuanya yang laki-laki. Keluarga cabang ini merupakan satu unit yang berdiri sendiri tetapi mempunyai ikatan yang kuat dan kesetiaan serta prinsip saling bantu dengan keluarga utama. Ikatan antara keluarga utama dan keluarga cabang semacam ini dapat berlangsung sampai beberapa generasi tetapi dalam banyak kasus cenderung melemah setelah dua atau tiga generasi. Jika satu keluarga cabang mencapai keberhasilan, pada umumnya dia akan menjadikan dirinya keluarga utama dengan keterikatan kepada keluarga cabangnya sendiri daripada melihat dirinya sebagai cabang dari keluarga utama yang jauh.

Satu rumah tangga sangat boleh jadi dihuni oleh beberapa generasi tetapi pada umumnya jumlah penghuninya tidak banyak karena tidak memasukkan saudara sepupu. Artinya, keluarga anak laki-laki tertua pada umumnya tinggal dengan orang tuanya, sedangkan anak-anak laki-laki yang lebih muda mendirikan rumah terpisah setelah mereka menikah. Kewajiban untuk mengurus orang tua jatuh ke pundak anak laki-laki yang tinggal bersama mereka, yang dalam kasus keluarga miskin mengimbangi ketimpangan sistem pewarisan yang diterapkan. Perlu dikemukakan bahwa jumlah penduduk hampir mendekati statis selama masa Tokugawa. Anak-anak laki bukan sulung sering kali mendapat warisan dengan cara diadopsi oleh keluarga yang tidak mempunyai anak atau karena menikah dengan anak perempuan satu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sehingga dia berstatus sebagai "suami angkat". Dengan demikian "permasalahan anak laki-laki bukan sulung", yang dalam beberapa kasus individual tidak bisa diingkari sangat tajam, tidak menimbulkan implikasi sosiologis yang besar sampai melonjaknya tingkat populasi setelah Restorasi Meiji.

Keluarga didasarkan pada sistem patrilokal dengan kekecualian pada apa yang disebut suami angkat yang mengambil nama keluarga istrinya dan dengan demikian diasimilasikan ke dalam sistem kecenderungan patrilokal paling tidak dari segi nama. Perkawinan diatur antar keluarga yang di kalangan atas lebih berfungsi untuk memperkuat ikatan-ikatan strategis sedangkan di kalangan bawah berfungsi untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja yang baik dan kuat bagi keluarga patriarkal. Dengan demikian, perkawinan lebih merupakan urusan keluarga bukan masalah ketertarikan individual. Perceraian didasarkan pada pertimbangan dan kebijakan keluarga suami; mereka dapat mengembalikan mempelai perempuan kapan saja dikehendaki. Adopsi merupakan praktek yang umum dan si anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ini berfungsi baik untuk mempertahankan garis keluarga yang kalau tidak demikian akan punah, maupun untuk menjadikan sistem yang sangat memandang tinggi pewarisan ini sedikit lentur.

Di dalam rumah tangga kepala keluarga memegang peran sentral. Dia diperlakukan dengan penuh hormat, dan mentaati perintahnya merupakan keharusan mutlak bagi semua anggota keluarga. Di tangannya tergenggam kekuasaan untuk menceraikan istrinya atau menyingkirkan istri anak laki-lakinya atau menghapus hak warisan anaknya yang manapun. Dengan kata lain, dia mempunyai kekuasaan absolut atas nasib keluarganya. Adanya kekuasaan ini saja sudah cukup untuk menjadikan posisinya sangat kuat, sehingga pada umumnya sangat jarang seorang kepala keluarga menggunakan hukuman fisik atau cara-cara paksaan yang kejam dalam melaksanakan perintahnya. Dia dituntut untuk mempertimbangkan perasaan dan pendapat anggota keluarga yang lain dan dia berada dalam posisi yang bisa bertindak demikian. Kata akhir berada di tangannya.

Secara ideal seorang istri harus tutup mulut dan menghormati suaminya. Kendati demikian, istri bukan sekedar hiasan pajangan bagi suami. Dia dituntut, termasuk yang di kelas atas, untuk memegang tanggung jawab yang sangat rumit dan penting, yaitu mengurus rumah tangga dan memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga. Sering kali dia bekerja sangat keras dan mampu membuat perencanaan serta pengaturan yang sesuai. Tidaklah mengherankan jika perempuan sebenarnya memegang kekuasaan jauh lebih besar di balik sikap hormat yang ditunjukkannya dan dalam beberapa hal mereka merupakan "kekuatan di balik tahta".

Di antara saudara kandung, anak laki-laki secara umum mempunyai martabat yang lebih dibanding anak perempuan sebagaimana saudara yang lebih tua dibanding saudara muda. Peran anak laki-laki agak dibedakan berdasar apakah dia akan mewarisi kedudukan kepala keluarga atau tidak. Anak laki-laki tertua, yang diharapkan akan menjadi pewaris, dididik untuk bisa lebih bertanggung jawab, bersikap lebih hati-hati, bahkan lebih serius, dibanding saudara mudanya. Beban tanggung jawab yang besar berada di pundaknya sejak dari usia muda. Sebaliknya, saudara laki-laki yang lebih muda, didorong untuk menjadi lebih independen, berani, menunjukkan inisiatif dan kecerdikan yang tidak diharapkan dipunyai oleh calon kepala keluarga. Sifat-sifat semacam itu akan merupakan bekal baginya dalam berjuang merintis jalan di dunia luar.(28)

Anak-anak perempuan dibesarkan dengan harapan akan segera dipinang sebagai istri. Mereka diberi latihan yang diperlukan agar kelak dapat membawa nama keluarganya dalam keluarga suaminya. Ketegangan yang timbul dari sistem keluarga semacam ini telah sering kali dibicarakan dalam kaitannya dengan munculnya fenomena di mana perempuan membalaskan penderitaan yang ditanggungnya ketika dia menjadi menantu, kepada menantu perempuannya.

6.3 Rumah-Rumah Dagang

Penekanan pada hubungan antara tuan dan para pengikutnya yang didasarkan atas kesetiaan dan penyerahan diri dalam pengabdian yang penuh yang merupakan ciri negara Jepang dan yang bahkan dalam kadar tertentu telah merasuk ke dalam keluarga, juga merupakan ciri yang mencolok dari perusahaan-perusahaan dagang. Pada dasarnya cerminan paling ideal dari nilai-nilai ini terwujud dalam lingkungan politik, sedangkan kelompok yang paling dituntut untuk sepenuhnya melaksanakannya adalah samurai. Kendati demikian, nampaknya nilai-nilai yang sama secara ketat melembaga juga di kalangan kelas chonin. Memang chonin sering kali diserang karena gaya hidupnya yang mewah dan karena masalah imoralitas, tetapi masalah demikian terjadi tidak hanya di kalangan mereka. Kemewahan dan imoralitas ini terjadi juga di kalangan samurai. Tidak ada alasan yang kuat yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa imoralitas merupakan ciri tipikal salah satu kelas. Sikap mendua yang ditujukan kepada para pedagang bukanlah, menurut pendapat saya, terutama karena nilai-nilai yang mereka anut berbeda atau karena moralitas mereka lebih longgar dari kaum samurai. Pada dasarnya mereka mempunyai nilai yang sama serta aturan moral yang sama ketatnya. Sikap mendua tersebut lebih disebabkan oleh adanya pihak yang lebih diutamakan oleh kolektivitas. Samurai diarahkan kepada pengabdian pada "umum" dan, terlebih pada saat masa Tokugawa mendekati masa akhirnya, kepada pengabdian pada "bangsa". Kecurigaan yang diarahkan kepada para pedagang, sebagaimana nanti akan kita lihat dicoba dengan segala cara dihilangkan oleh para pembelanya, disebabkan karena mereka berorientasi pada pelayanan kepentingan usaha mereka sendiri.

Pengangkatan sebagai pegawai di rumah dagang biasanya bermula dari pemagangan. Si magang (detchi) mulai masa magangnya sejak dia berusia sepuluh tahun. Biasanya rumah magang itu akan mencari para magang pertama dari keluarga cabangnya, selanjutnya dari keluarga dekat atau keluarga sahabat dan jika sama sekali tidak didapatkan dari kalangan mereka baru mereka akan mengambil dari keluarga yang sama sekali tidak dikenal. Jika si magang berasal dari keluarga cabang, tidak perlu ada perjanjian tertulis; tetapi jika bukan, keluarga atau sanak famili si magang harus menyatakan secara tertulis bahwa dia memang menjadi magang pada suatu rumah dagang anu. Si magang diajar membaca, menulis dan menghitung selain diberi makan dan pakaian oleh majikannya. Konsumsi dibatasi dengan beberapa cara, misalnya dia tidak boleh memakai kantong tembakau atau pakaian dari bahan halus tertentu. Pada mulanya si magang diserahi pekerjaan rendahan seperti menyapu toko, membersihkan asbak, membantu di dapur, melayani majikannya, dan pekerjaan sejenisnya. Ketika umurnya bertambah dia diberi pekerjaan di sekitar toko. Pada usia 15 atau 16 si magang "memasuki separuh masa dewasa" dan diberi status sebagai hannin-mae. Sekarang dia mulai melaksanakan tugas seorang klerk penuh (tedai), seperti membuat pesanan, menjual, membayar dan menerima uang. Dia masih tetap seorang magang dan tidak menerima gaji. Umum terjadi bahwa bahkan keluarga kaya pun menitipkan anaknya untuk magang di keluarga lain untuk menjamin agar dia mendapat pendidikan dagang yang pantas sehingga nantinya dia akan bisa memegang usaha keluarganya dengan baik.

Pada usia 18 atau 19 masa magang berakhir dan mulailah status sebagai klerk penuh (tedai). Untuk ini dibuat kontrak baru yang ditandatangani oleh anggota keluarga si klerk. Untuk beberapa waktu tugasnya hampir sama dengan yang dipunyai hannin-mae tetapi secara bertahap dia akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin dia diberi tugas memegang pembukuan atau menyimpan barang-barang atau melayani pembeli. Dia diberi sedikit keleluasaan untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi yang ditanganinya, dan tidak ditegur terlalu keras untuk kesalahan penilaian yang mungkin dilakukannya. Dianggap bahwa hanya melalui kesalahan seseorang dapat belajar dan bahwa teguran yang terlalu keras akan menjadikan si klerk terlalu tergantung kepada orang lain sehingga merusak spontanitas dan kemampuang dagangnya. Namun, kesalahan yang disengaja tidak akan ditindak secara lunak tetapi dapat berakibat jatuhnya hukuman disipliner atau bahkan pemecatan. Tindakan pemecatan akan menyebabkan kesempatan orang tersebut tertutup untuk bisa bekerja di usaha dagang karena rumah-rumah dagang yang lain akan diberi tahu melalui organisasi gilda.

Satu tingkat di atas tedai adalah banto atau klerk kepala, yang adalah seorang klerk yang luar biasa bertanggung jawab atau klerk yang membawahi sekelompok klerk untuk tugas-tugas khusus. Tingkatan paling tinggi dalam hirarki ini adalah shihainin atau general manager. Di perusahaan besar yang mempunyai beberapa toko masing-masing shihainin akan bertanggung jawab memegang satu toko. Pada umumnya shihainin berada satu tingkat di bawah majikan. Dia diberi tanggung jawab terbesar tidak hanya dalam hal bisnis tetapi juga dalam hal ekonomi rumah tangga. Dia sering kali memberikan pendapatnya dalam urusan-urusan keluarga seperti pernikahan anak laki-laki. Jika sang tuan risau, tugas shihainin-lah untuk menjaga dia dan menangani urusan bisnis. Di sini kita melihat lebih berperannya nilai-nilai prestasi dibanding nilai-nilai status. Tujuan kolektif merupakan acuan tertinggi dan jika shihainin lebih aktif melakukan usaha untuk mencapai tujuan tersebut dia dapat, karena tujuan-tujuan praktis, menggantikan tuannya, pemegang status sah, dalam proses pembuatan keputusan. Ada kemungkinan shihainin menikahi anak perempuan dari keluarga itu dan ditetapkan sebagai kepala keluarga cabang resmi.

Seorang pegawai yang sudah mengabdi selama dua puluh tahun atau lebih dapat minta kepada majikannya untuk diberi usaha dagang cabang. Rumah dagang induknya menyediakan modal, gedung, peralatan, dan nama untuk rumah dagang baru tersebut. Bahkan sebagian langganan rumah dagang induk akan diberikan juga ke situ. Bisnis dan hubungan seremonial antara rumah dagang induk dan cabangnya pada umumnya tetap bertahan sampai beberapa generasi. Secara perlahan-lahan hubungan itu mungkin akan putus tetapi dalam beberapa kasus tetap bisa bertahan dan menjadi sarana bagi pembentukan jaringan dagang yang besar.

Jika dalam situasi krisis seseorang dari rumah dagang cabang melakukan satu tindakan yang sangat penting bagi rumah dagang induk, cabang tersebut akan menduduki posisi khusus dalam hubungannya dengan induknya. Para anggotanya akan selalu diperlakukan sebagai tamu di rumah keluarga sang majikan dan akan bersama-sama menikmati bagian peruntungan mereka. Kebiasaan ini jelas diambil dari kebiasaan yang sama yang berlaku di kalangan keluarga feodal.

Terakhir kita perlu membicarakan status chunen. Chunen adalah klerk yang tidak melewati masa magang sebagaimana normalnya tetapi diangkat setelah akil balig (gembuku). Chunen dianggap kurang bisa diandalkan dibanding mereka yang sudah mengabdi melalui proses pemagangan normal, dan dia mempunyai kedudukan yang rendah di dalam rumah dagang. Biasanya dia tidak pernah diserahi tanggung jawab yang besar dan posisi shihainin biasanya tertutup untuk dia. Ini merupakan contoh yang menonjol dari lebih berperannya pertimbangan-pertimbangan partikularistik dibanding pertimbangan-pertimbangan universalistik.(29)

6.4 Organisasi Religius

Kelompok struktur konkret sangat khusus yang terakhir yang secara singkat perlu dibicarakan adalah sekte-sekte religius. Di sini kita hanya akan melihatnya dari sudut aspek-aspek strukturalnya; aspek-aspek lainnya akan dibicarakan secara rinci dalam bab yang akan datang.

Sebagai suatu cara untuk melawan agama Kristen pemerintah Tokugawa mengharuskan semua orang Jepang mendaftarkan diri sebagai anggota sekte Budha yang resmi diakui. Hal ini melibatkan sejumlah besar pendeta Budha dalam struktur kontrol sosial pemerintahan Tokugawa, dan menjadikan keanggotaan dalam suatu sekte sebagai masalah keharusan politis, dan bukannya masalah keyakinan religius. Kenyataan ini dikemukakan untuk menjelaskan terjadinya kelesuan umum dan kemandegan yang dialami Budhisme pada masa Tokugawa, walaupun sebenarnya Budhisme memang telah mengalami masa surut sejak tahun 1600. Hal ini ditunjang oleh kenyataan bahwa gerakan-gerakan religius penting pada abad itu tidak berasal dari kalangan Budha. Bagi kebanyakan orang, nampaknya kuil sangat jarang dikunjungi dan pada umumnya hanya untuk upacara-upacara saja, sedangkan fungsi para pendeta adalah sebagai pengurus kuil. Para pendeta diangkat untuk biara-biara dan kuil-kuil melalui masa percobaan, tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem magang. Kecuali pada sekte Shin, yang membolehkan pendeta menikah, para biarawan dan pendeta diharuskan untuk terlibat; tetapi hal ini tidak sepenuhnya dilaksanakan pada masa Tokugawa, paling tidak pada kebanyakan sekte. Sekte-sekte ini diatur sesuai tradisi religius yang ada, sering kali dengan mengemukakan satu atau beberapa buku dari peraturan-peraturan agama Budha untuk keperluan pemujaan tertentu. Di dalam tradisi religius yang besar ini terdapat banyak sub-sekte yang berpangkal dari perbedaan-perbedaan doktrinal kecil, pertikaian antar kuil, persaingan para pendiri, dan sebagainya. Setiap sub-sekte mempunyai kuil utama atau biara yang selalu mengontrol pengaturan administratif setiap sekte.

Aspek-aspek struktur sosial Shinto cenderung lebih rumit dibanding yang ada pada Budhisme. Shinto adalah satu nama yang digunakan untuk merangkum satu keberagaman fenomen. Pertama, siklus pertanian tahunan kaum tani pedesaan disebut Shinto, walaupun banyak elemen Budha dan Cina yang masuk ke dalam agama "rakyat" ini. Dari sudut struktur sosial fenomen ini mewakili diferensiasi fungsi dari keseluruhan komunitas desa dan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan darinya.

Kedua, kita dapat membedakan pemujaan yang luas terhadap dewa-dewa tertentu seperti Jizo atau Inari. Ini dapat kita sebut sebagai kultus; di sini tidak ada pendeta khusus atau kelompok pengikut yang terorganisasi. Kuil-kuil utama bagi para dewa ini mungkin mempunyai pendeta penjaga, tetapi kultus ini tidak mempunyai sistem dan pengaturan yang bulat serta menyeluruh. Kendati demikian, nilai-nilai dan aturannya mewujud dalam tingkah laku sehari-hari ribuan orang Jepang. Dengan cara itulah kultus-kultus ini merasuk dan menjadi bagian dari agama "rakyat".

Ketiga, mungkin terdapat kultus-kultus yang mempunyai kuil pusat, seperti kuil untuk Ise dan Izumo, yang juga dipersembahkan kepada dewa-dewa utama dalam siklus mitologi Shinto yang sering kali hadir dalam peristiwa-peristiwa mitologis penting. Kuil-kuil ini mempunyai pendeta turun-temurun yang bertanggung jawab mengurus dan melaksanakan upacara. Pusat-pusat kultus ini mempunyai hubungan yang penting baik dengan Shinto nasional maupun dengan dengan sekte Shinto yang akan dibahas berikut ini. Dari segi mitologi, tentu saja hubungan antara dewa-dewa Shinto dan keluarga kekaisaran berlangsung secara berkesinambungan, dan keluarga kaisar tetap memikul beberapa tanggung jawab tertentu dalam pemujaan nenek moyang serta para dewa yang mempunyai hubungan dengannya. Hal ini berlaku terutama bagi kuil Ise yang dipersembahkan kepada Dewi Matahari, yang menjadi cikal bakal keluarga kekaisaran. Sebaliknya, kuil-kuil ini menjadi pusat perkembangan organisasi-organisasi sekte. Yang demikian ini terjadi di Ise dan Izumo. Kependetaan turun temurun di dua kuil ini mengembangkan sistem teologi yang cukup rinci dengan, tentunya, campuran elemen-elemen Budha dan Konfusius, yang dalam hal Ise dimulai paling tidak pada abad 13. Era Tokugawa menyaksikan baik keberlangsungan tradisi teologis ini maupun munculnya organisasi sekte. Pendeta dari kuil Ise melakukan perjalanan panjang ke seluruh Jepang dan membentuk kelompok-kelompok persaudaraan (ko) di berbagai kota dan desa untuk tujuan perjalanan ziarah Ise. Tahap ini mungkin dapat disebut sebagai tahap antara kultus dan Ise.

Shinto nasional berpusat di sekitar istana dan pribadi kaisar. Ajaran-ajarannya disusun berdasar karya-karya "sejarah" yang menggabungkan mitologi nasional dan sejarah awal istana penguasa. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, paling tidak sebagian dari pusat-pusat kultus besar tergabung dalam struktur Shinto nasional, dengan beberapa figur sucinya yang berbeda. Kendati demikian, perbedaan ini jauh dari sikap radikal karena tetap saja kaisar beserta pemerintahan kekaisarannya secara kuat mempertahankan kesuciannya. Secara struktural Shinto nasional cenderung agak lemah pada masa Tokugawa. Para petugas serta mekanisme pengembangannya sangat sedikit mencapai lingkaran-lingkaran di luar istana. Semua ini secara drastis diubah pada masa Meiji ketika segala saluran yang dipunyai pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan propaganda, diarahkan untuk memperkuat Shinto nasional. Tetapi kelemahan struktural dari Shinto nasional pada masa awalnya tidaklah harus diartikan sebagaimana yang disimpulkan Chamberlain bahwa negara Shinto modern adalah hasil karya beberapa pemimpin yang pintar dari masa Restorasi Meiji. Hampir semua ungkapan nasionalisme Jepang baik pada masa Tokugawa maupun Meiji (dan bahkan lebih awal dari keduanya) dapat dilihat sebagai ungkapan Shinto nasional. Pada kenyataannya Shinto nasional memang paling tepat disebut sebagai suatu bentuk nasionalisme sakral. Dalam pengertian ini Shinto nasional semakin menguat selama Era Tokugawa, dan menjelang akhir masa itu semua aliran religius yang ada telah hampir sampai pada konsensus umum mengenai prinsip-prinsip dasarnya terutama tentang asal usul dan sifat kedewaan kaisar, dan kepercayaan bahwa Jepang adalah "tanah para dewa". Dalam citarasa nasionalisme Jepang seperti ini, Shinto nasional tidak bertentangan dengan religi-religi; dan inilah yang dijadikan dasar oleh pemerintah Meiji untuk menyatakan bahwa Shinto negara "bukanlah suatu religi".

Shinto Sekte, kategori Shinto kelima yang kita buat, adalah suatu istilah yang mengacu kepada sekelompok gerakan religius yang secara teologis mempunyai persamaan yang kecil, yang masing-masing banyak mengambil unsur Budhisme dan Konfusianisme selain juga dari Shinto, dan yang karena alasan-alasan kesejarahan dikelompokkan ke dalam Shinto. Semuanya mempunyai sistem kependetaan yang terorganisasi dan terpusat, serta sejumlah pengikut yang relatif tertentu. Semuanya tergolong baru, walaupun beberapa yang berkembang dari kultus Ise dan Izumo jelas mempunyai akar yang sangat tua. Tidak semua gerakan ini berasal dari Era Tokugawa, sedangkan beberapa yang berasal dari masa itu mulai muncul pada bagian akhir masa tersebut.

Telah banyak diperdebatkan apakah Konfusianisme dapat disebut sebagai suatu religi atau tidak. Beberapa orang berpendapat bahwa Konfusianisme hanyalah sistem etika dan bukan religi. Walaupun pendapat ini mungkin dapat dibenarkan bagi Konfusianisme awal, pendapat yang sama sulit diberlakukan bagi Konfusianisme masa Sung, yang disebut neo-Konfusianisme. Di atas kita telah mendefinisikan religi sebagai sikap dan perilaku manusia terhadap keprihatian yang paling dasar (ultimate concern) dan tindakan-tindakannya yang berkaitan dengan hal itu. Neo-Konfusianisme mempunyai suatu sudut pandang metafisik yang dalam dengan konsep-konsep serta sikap yang jelas menyangkut keprihatinan paling dasar manusia. Selain itu, dia mempunyai metode-metode yang tertata dan rinci untuk mencapai tingkat pencerahan yang dipandang bukan hanya sebagai pemahaman kognitif tetapi, yang dalam beberapa hal paralel dengan kaum Budha, sebagai suatu rekonsiliasi religius tertinggi.

Konfusianisme Jepang pada dasarnya adalah neo-Konfusianisme, walaupun merangkum bermacam aliran yang berbeda. Konfusianisme tersebut tidak mempunyai struktur campuran, tetapi secara struktural serupa dengan aliran-aliran filsafat kuno yaitu, diturunkan dari guru kepada murid dan sering kali secara berkelanjutan diteruskan dalam lembaga-lembaga pendidikan. Pengaruhnya yang terbesar terlihat di kalangan mereka yang paling terpelajar di lingkungan samurai perkotaan. Namun, arti penting Konfusianisme sebenarnya jauh lebih dari sekedar sebagai suatu gerakan religius yang berdiri sendiri. Selama berabad-abad kepercayaan ini telah menembus masuk ke dalam kesadaran dan adat kebiasaan rakyat Jepang. Konsep-konsep dasar seperti kesetiaan (chu) dan kepatuhan kepada orang tua (ko), walaupun mungkin telah sepenuhnya dijepangkan, tidak pernah kehilangan keseluruhan maknanya sebagaimana terkandung dalam tradisi Konfusian karena setidak-tidaknya merupakan bagian dari maknanya. Etika praktis baik dalam Budha maupun sekte-sekte Shinto pada dasarnya berasal dari Konfusius, dan yang terakhir ini pada dasarnya sangat kuat dipengaruhi oleh metafisika neo-Konfusian (yang pada gilirannya jelas banyak mendapat pengaruh dari kalangan Budha dan Tao). Terutama untuk keperluan pembahasan ini perlu diperhatikan bahwa hampir semua gerakan agama baru yang penting pada masa Tokugawa menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari Konfusius.

Terakhir yang perlu mendapatkan perhatian kita adalah religi keluarga orang Jepang yang berpusat pada "pemujaan nenek-moyang" dan sedikit banyak terintegrasi dengan tradisi-tradisi Budha, Shinto atau Konfusian. Setiap rumah mempunyai kuil kecil tempat upacara-upacara sederhana dilakukan setiap hari. Di sini, sebagaimana juga dalam kasus Shinto, kita melihat satu contoh penting tentang tidak adanya diferensiasi, atau lebih tepatnya, contoh tentang diferensiasi parsial fungsi-fungsi religius dan fungsi-fungsi sekular dalam kehidupan sosial orang Jepang.

Gambaran umum tentang masyarakat Tokugawa di atas dimaksudkan untuk memberikan satu latar belakang yang umum sebagai bahan melihat masalah religi yang akan dibahas di bagian selanjutnya, dan terutama sebagai satu kerangka acuan umum tentang masyaralat tersebut untuk menjelaskan hubungan antara religi dan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Kita telah membahas tempat religi dalam sistem motivasional dan beberapa pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh tekanan terhadap kesalehan religius pada sistem tersebut. Semakin menguatnya ikatan motivasional terhadap pola-pola kelembagaan akan memperkuat kemampuan sistem integratif atau kelembagaan dalam mengontrol dan mengarahkan tindakan sosial, atau singkatnya, akan mendorong peningkatan disiplin sosial. Titik berat pada poros vertikal dan tidak pada ikatan-ikatan horizontal merupakan ciri khas sistem kelembagaan Jepang. Dengan kata lain, struktur kelembagaannya dijaga kesatuannya terutama dengan cara ikatan-ikatan kesetiaan antara atasan dan bawahan. Penguatan dari sistem ini akhirnya berarti penguatan intensitas kesetiaan yang dengan demikian mempengaruhi hubungan antara sistem-sistem politik dan kelembagaan. Karena dapat mengandalkan kesetiaan yang tinggi, kekuatan-kekuatan koordinasi yang dapat dipraktekkan oleh sistem politik penghadapan dengan sistem kelembagaan juga diperkuat. Dalam kaitannya dengan masalah modernisasi dan industrialisasi jelaslah bahwa pengontrolan kekuatan yang sangat ketat dalam sistem politik dan respon yang disiplin dari pihak rakyat terhadapnya merupakan aspek yang sangat menguntungkan.

Peningkatan motivasi untuk berproduksi dan pengekangan konsumsi melalui penitikberatan sikap hemat dan cermat jelas mempunyai arti penting bagi sistem ekonomi. Pencurahan tenaga untuk bekerja dan sikap hemat merupakan persyaratan motivasional penting bagi terjadinya rasionalisasi ekonomi. Selain itu, peran yang besar dari negara sebagai pengontrol juga berpengaruh terhadap ekonomi. Di atas telah dikemukakan bahwa negara mengambil tanggung jawab yang besar atas kelancaran ekonomi. Lebih jauh tentang ini akan dibicarakan di Bab V berikut. Satu hal yang penting di sini adalah bahwa jika dari sudut pertimbangan kekuasaan dirasa perlu untuk mengembangkan ekonomi, negara akan mengambil sikap mendukung sepenuhnya pertimbangan tersebut.

Akhirnya, titik berat pada tanggung jawab umum lebih dari tanggung jawab pribadi memberikan landasan motivasional bagi terjadinya rasionalisasi kekuasaan politik, dan terutama bagi Restorasi 1868 yang membawa rasionalisasi ke arah tahapan baru. Pembaharuan-pembaharuan politik pada masa pemerintahan Meiji, yang dalam banyak hal bersifat radikal, menuntut adanya keterikatan motivasional semacam itu untuk bisa terlaksana tuntas. Tiadanya keterikatan semacam itulah yang menjadi kendala bagi semua usaha reformasi dari atas yang terjadi di Cina. Arti penting dari rasionalisasi politik bagi modernisasi dan pengembangan rasionalisasi ekonomi telah dikemukakan di atas dan akan dibahas lebih jauh di bagian yang akan datang.

Dalam keseluruhan hubungan antar berbagai subsistem dalam masyarakat, pengaruh religi jelas hanyalah salah satu elemen saja. Upaya untuk memetakan hubungan antar semua bagian dari model tersebut tentu saja bisa dimulai dari mana saja. Di sini bukan berarti bahwa kita ingin bertahan dengan satu cara atau faktor sebagai penyebab utama. Kendati demikian, nampaknya akan membantu jika kita menentukan satu faktor, yaitu agama, dan secara sistematis merunut keseluruhan pengaruh yang ditimbulkannya beserta dampak yang menyertainya. Walaupun kita belum bisa mengukur secara kuantitatif seberapa penting pengaruh suatu faktor tertentu dalam proses yang sangat kompleks yang menyertai munculnya suatu negara industri modern, melalui suatu proses pengisolasian faktor semacam inilah sifat dan pengaruh suatu faktor tertentu dapat dicoba diukur.

Dalam bab berikut pembahasan yang rinci akan dipusatkan pada religi Jepang, dengan melihat hubungannya dengan sistem nilai dasar dan cara-cara yang digunakannya untuk mengatur motivasi. Selanjutnya Bab IV akan membahas hubungan antara religi dan negara dan Bab V hubungan antara religi dan ekonomi. Dengan mengambil satu gerakan religius beserta segala pengaruh sosialnya sebagai studi kasus, walaupun masih sangat kasar, cukuplah landasan kita untuk mengukur peran religi dalam kebangkitan Jepang modern.


Baca: Buku Religi Tokugawa, Akar-akar Budaya Jepang



------------------------------
(24) Untuk pembahasan tentang goshi di Tosa, lihat Grinnan, "Feudal Land Tenure in Tosa".

(25) Tentang lembaga-lembaga lokal pada masa Tokugawa, lihat Asakawa, "Notes on Village Government in Japan After 1600", dan Simmone & Wigmore, "Notes on Land Tenure and Lokal Institutions in Old Japan". 

(26) Tentang penguasa Osaka, lihat Simmons & Wigmore, ibid, hlm 52 dst. 

(27) Lihat Fukuzawa Yukichi, "Kyuhanjo". 

(28) Pendapat ini dikemukakan oleh John Pelzel. 

(29) Tentang organisasi pedagang, lihat Kachibe, "Sekimon shingaku Shiron" dan Simmons & Wigmore, op. cit.