Sejak Tahun 1967 Pola Kebijakan Indonesia Menjurus Pada Liberalisme Yang Jauh, Dengan Pengaruh Kekuatan Asing

SEJAK TAHUN 1967 POLA KEBIJAKAN INDONESIA MENJURUS PADA LIBERALISME YANG JAUH, DENGAN PENGARUH KEKUATAN ASING

Dengan seluruh rangkaian kebijakan yang telah dikemukakan tadi, menjadi sangat jelas garis kebijakan yang konsisten sejak tahun 1967. Kebijakan itu ialah semakin mengecilnya peran pemerintah dalam bidang pengadaan barang dan jasa yang tergolong dalam barang dan jasa publik, atau barang dan jasa yang pengadaannya membutuhkan dana sangat besar, tetapi merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga menguasai hajat hidup orang banyak. Karena kebutuhan dana yang sangat besar itu, sifatnya selalu monopolistik. Karena sifatnya yang monopolistik itu, seyogianya dimiliki dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Banyak barang dan jasa publik di negara-negara yang lazim disebut negara-negara kapitalis, diadakan dan dibiayai oleh negara untuk dipergunakan dengan cuma-cuma oleh rakyatnya.

Tidak demikian di Indonesia. Dari rangkaian perkembangan peraturan dan pengaturan Oleh undang-undang seperti yang telah dikemukakan tadi dapat kita lihat dengan jelas perkembangannya menuju pada peran pemerintah yang semakin mengecil, walaupun dalam bidang-bidang yang lazimnya di negara mana pun di dunia adalah tugas negara untuk menyediakannya secara cuma-cuma untuk rakyatnya, karena dibiayai secara gotong royong oleh pajak.

Dari seluruh rangkaian perundang-undangan yang telah saya susun secara kronologis juga dapat dengan jelas dilihat adanya peran asing yang semakin lama semakin kokoh dan semakin diperbolehkannya mereka menguasai barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Kutipan dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, operator (economic hitmen) dan wartawan asing sendiri, seperti yang digambarkan di atas, juga sangat jelas, betapa besarnya peran pemerintah AS dalam menjatuhkan Presiden Soekarno, dan dalam mempersiapkan putra-putri Indonesia terpandai untuk dijadikan elite yang berkuasa, yang lantas menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan negara-negara maju. Untuk tujuan itu mereka dibantu dan didampingi oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

Peran investor swasta dalam mengadakan Barang dan Jasa Publik

Sudah sejak tahun 1967 kita tidak bisa mengenali lagi apa perbedaan ideologi dan platform antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya, yang semakin lama semakin bertambah jumlahnya.

Semua partai yang demikian banyaknya itu, termasuk PDI-Perjuangan, sepakat dengan bentuk demokrasi dan kebijakan ekonomi atas dasar liberalisme yang sejauh mungkin. Ini disebabkan karena pengaruh kekuatan korporatokrasi yang berhasil menempatkan para teknokrat liberal sebagai Tim Ekonomi dalam kabinet siapa pun juga, yang hampir semua- nya dari FE UI. Kita mengalami tanpa mereka terlampau pendek ketika Presiden dijabat oleh Gus Dur.

Salah satu kebijakan pokok yang menonjol dari pemerintahan Jokowi adalah merayu, mengimbau dan mengundang investor swasta, terutama asing untuk menanamkan modalnya ke dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Beliau memerintahkan para Duta Besar kita untuk menjadi marketer dan berkampanye guna mendatangkan investor asing ke Indonesia. Dalam kebijakan keimigrasian, Presiden Jokowi membuang prinsip yang paling mendasar dalam hubungan antar bangsa, yaitu prinsip timbal balik atau prinsip resiprositas. Para warga negara dari demikian banyaknya negara dibebaskan memperoleh visa untuk masuk ke Indonesia, sedangkan warga negara Indonesia cukup sulit memperoleh visa dari negara-negara yang bersangkutan, walaupun dalam kampanyenya beliau mengumandangkan Trisakti dan Nawacita sangat keras dan nyaring.

Pemodal hanya mau berinvestasi dalam proyek-proyek yang memberikan keuntungan atau yield untuk modal yang ditanamkan. Kita ambil sebagai contoh investasi Oleh swasta dalam jalan raya bebas hambatan (yang di Indonesia terkenal dengan sebutan jalan tol) dan jembatan. Investor mempunyai persyaratan memperoleh Return On Investment (ROI) yang dianggapnya memadai. Yield yang demikian hanya bisa diperoleh dengan cara mengenakan tarif kepada penggunanya. Implikasinya ialah bahwa rakyat yang menggunakan barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak harus memberi keuntungan kepada investor swasta, yang sesuai dengan kriteria tentang yield atau Return On Investment (ROI). Dengan demikian tarif tol harus cukup tinggi, sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pengusaha swasta dalam bidang jalan raya bebas hambatan, yang jelas-jelas penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Dari Infrastruktur Summit I dan Il seperti yang ditulis di atas sangat jelas pesannya kepada investor asing, bahwa mereka disambut dengan tangan terbuka (bahkan dengan karpet merah) untuk membuat laba dari rakyat pengguna infrastruktur.

Kita mengetahui bahwa hakikat bernegara adalah menciptakan solidaritas yang berarti mengorbankan sebagian dari kebebasannya dan memeliharanya dengan rasa tanggung jawab yang sebagaimana mestinya. Maksudnya untuk bersama-sama sebagai bangsa dan negara yang teratur meraih sinergi dan kemajuan dalam segala bidang, terutama kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. Dengan membiarkan penggunaan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak kepada swasta sebagai objek untuk memperoleh laba bagi investor swasta, perolehan nilai tambah dan keuntungan yang besar akan jatuh pada pengusaha besar atas penderitaan rakyat yang harus membayar untuk penggunaan barang dan jasa publik tersebut, sedangkan mereka telah dibebani dengan berbagai macam pajak.


Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan