Skip to main content

Jenis Fonem

Jenis Fonem Jenis fonem yang dibicarakan di atas (vokal dan konsonan) dapat dibayangkan sebagai atau dikaitkan dengan segmen-segmen yang membentuk arus ujaran. Kata bintang , misalnya, dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh enam segmen — /b/, /i/, /n/, /t/, /a/, /ŋ/. Satuan bunyi fungsional tidak hanya berupa fonem-fonem segmental. Jika dalam fonetik telah diperkenalkan adanya unsur-unsur suprasegmental, dalam fonologi juga dikenal adanya jenis fonem suprasegmental. Dalam bahasa Batak Toba kata /itəm/ berarti '(pewarna) hitam', sedangkan /itɔm/ (dengan tekanan pada suku kedua) berarti 'saudaramu'. Terlihat bahasa yang membedakan kedua kata itu adalah letak tekanannya, sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan bersifat fungsional. Lain lagi yang diperlihatkan dalam contoh bahasa Inggris berikut. Di sini perubahan letak tekanan tidak mengubah makna leksikal kata, tetapi mengubah jenis katanya. Kata benda Kata kerja ‘import ‘impor’
Post a Comment

Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

                                               DAFTAR ISI


 KATA PENGANTAR PENULIS

PENGANTAR


BAGIAN l. SITUASI DAN PERMASALAHAN BANGSA

1. TONGGAK-TONGGAK KEBERHASILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

2. KEMEROSOTAN, MALAISE, ATAU GENERAL MELT DOWN

3. PERAN EKONOMI

4. ERA SOEKARNO-HATTA

5. MULAINYA PENJAJAHAN KEMBALI SAMPAI SEKARANG

6. PROSES PENJAJAHAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN OLEH ELIT BANGSA INDONESIA SENDIRI

7. SISTEM EKONOMI DAN YANG DITERAPKAN DI INDONESIA

8. PRAKTIK DI BEBERAPA NEGARA

9. SEJAK TAHUN 1967 POLA KEBIJAKAN INDONESIA MENJURUS PADA LIBERALISME YANG JAUH, DENGAN PENGARUH KEKUATAN ASING

10. CONTOH KASUS DARI LIBERALISASI YANG MELANGGAR KONSTITUSI

11. ALASAN IDEOLOGIS

12. LANDASAN TEORETIS YANG DIBUAT KEBLINGER

13. RESPONS (JAWABAN) NEGARA-NEGARA EROPA BARAT TERHADAP EKSES MEKANISME PASAR

14. PENGHANCURAN MELALUI SISTEM KEUANGAN

15. JEBAKAN UTANG (DEBT TRAP)

16. BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) YANG 95,78 PERSENNYA DISALAHGUNAKAN

17. BLBI DALAM KRISIS 1998 YANG BERMASALAH BESAR

18. KOMISI IX DPR DAN LAPORAN BPK BAHWA LEBIH DARI 95% BLBI TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN

19. OBLIGASI REKAPITALISASI PERBANKAN (OR) UNTUK BANK-BANK UMUM YANG RUSAK


BAGIAN ll. SOLUSI PERMASALAHAN BANGSA

20. PERMASALAHAN BANGSA

21. SOLUSI PERMASALAHAN BANGSA

22. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BENTUK ASLINYA DIBERLAKUKAN LAGI

23. DEKRIT KEMBALI PADA UUD 1945

24. PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

25. REFORMASI BIROKRASI

26. KEBIJAKAN LUAR NEGERI

27. SISTEM EKONOMI DALAM PENGATURAN DAN PERATURAN

28. SISTEM ASURANSI JAMINAN SOSIAL

29. SISTEM ASURANSI JAMINAN SOSIAL DI NEGARA-NEGARA YANG SUDAH MAJU DAN BEBAS KORUPSI

30. PERTANIAN

31. TRANSMIGRASI

32. KELUARGA BERENCANA

33. INFRASTRUKTUR

34. MINI HYDRO POWER

35. JALAN RAYA BEBAS HAMBATAN

36. INFRASTRUKTUR LAINNYA

37. PENGANGGURAN

38. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN INVESTASI

39. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

40. KETAHANAN PANGAN

41. PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN DAN IKAN

42. PEMBELAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

43. PEMBELAAN UNTUK BURUH

44. PENGUSAHA NON FORMAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA

45. HUBUNGAN DENGAN CGI, BANK DUNIA DAN BANK PEMBANGUNAN ASIA

46. UTANG LUAR NEGERI

47. MASALAH KEDAULATAN DAN UTANG LUAR NEGERI

48. UU NOMOR 22 DAN UU NOMOR 25 TAHUN 1999

49. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

50. INDUSTRI PERTAHANAN

51. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

52. PERAN PEMERINTAH

53. SISTEM LALU LINTAS DEVISA

54. IHSG

55. INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN MONETER

56. INVESTASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

57. KEBIJAKAN DALAM BIDANG PERDAGANGAN

58. KEBIJAKAN DALAM BIDANG INDUSTRI

59. KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)

60. BUMN

61. PUBLIC UTILITIES (JALAN TOL SEBAGAI CONTOH)

62. KEBIJAKAN DALAM BARANG PUBLIK ATAU PUBLIC UTILITIES

63. DEMOKRASI YANG KEBABLASAN MENJADI ANARKI DAN KEKALUTAN


BAGIAN Ill. PENUTUP

64. GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS

Labels:
Location: Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tanda-tanda Koreksi

6. Tanda-tanda Koreksi Sebelum menyerahkan naskah kepada dosen atau penerbit, setiap naskah harus dibaca kembali untuk mengetahui apakah tidak terdapat kesalahan dalam soal ejaan , tatabahasa atau pengetikan. Untuk tidak membuang waktu, maka cukuplah kalau diadakan koreksi langsung pada bagian-bagian yang salah tersebut. Bila terdapat terlalu banyak salah pengetikan dan sebagainya, maka lebih baik halaman tersebut diketik kembali. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, lazim dipergunakan tanda-tanda koreksi tertentu, sehingga antara penulis dan dosen, atau antara penulis dan penerbit, terjalin pengertian yang baik tentang apa yang dimaksud dengan tanda koreksi itu. Tanda-tanda koreksi itu dapat ditempatkan langsung dalam teks atau pada pinggir naskah sejajar dengan baris yang bersangkutan. Tiap tanda perbaikan dalam baris tersebut (kalau ada lebih dari satu perbaikan pada satu baris) harus ditempatkan berturut-turut pada bagian pinggir kertas; bila perlu tiap-tiapnya dipis
1 comment
Read more

Buku Komposisi Gorys Keraf

Daftar Isi Buku Komposisi Gorys Keraf Kata Pengantar Daftar Isi PENDAHULUAN Bahasa Aspek Bahasa Fungsi Bahasa Tujuan Kemahiran Berbahasa Manfaat Tambahan Kesimpulan BAB I PUNGTUASI Pentingnya Pungtuasi Dasar Pungtuasi Macam-macam Pungtuasi BAB II KALIMAT YANG EFEKTIF Pendahuluan Kesatuan Gagasan Koherensi yang baik dan kompak Penekanan Variasi Paralelisme Penalaran atau Logika BAB III ALINEA : KESATUAN DAN KEPADUAN Pengertian Alinea Macam-macam Alinea Syarat-syarat Pembentukan Alinea Kesatuan Alinea Kepaduan Alinea 5.1 Masalah Kebahasaan 5.2 Perincian dan Urutan Pikiran BAB IV ALINEA : PERKEMBANGAN ALINEA Klimaks dan Anti-Klimaks Sudut Pandangan Perbandingan dan Pertentangan Analogi Contoh Proses Sebab - Akibat Umum - Khusus Klasifikasi Definisi Luar Perkembangan dan Kepaduan antar alinea BAB V TEMA KARANGAN Pengertian Tema Pemilihan Topik Pembatasan Topik Menentukan Maksud Tesis dan Pengungkapan Maksud
1 comment
Read more

Bagian Pelengkap Pendahuluan

2. Bagian Pelengkap Pendahuluan Bagian pelengkap pendahuluan atau disebut juga halaman-halaman pendahuluan sama sekali tidak menyangkut isi karangan. Tetapi bagian ini harus disiapkan sebagai bahan informasi bagi para pembaca dan sekaligus berfungsi menampilkan karangan itu dalam bentuk yang kelihatan lebih menarik. Biasanya bagian pelengkap pendahuluan dinomori dengan mempergunakan angka Romawi. Bagian pelengkap pendahuluan biasanya terdiri dari judul pendahuluan, halaman pengesahan, halaman judul, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan tabel, dan halaman penjelasan kalau ada. Bila karangan itu akan diterbitkan sebagai buku, maka bagian-bagian yang diperlukan sebagai persyaratan formal adalah: judul pendahuluan, halaman belakang judul pendahuluan, halaman judul, halaman belakang judul, halaman persembahan dan halaman belakang persembahan kalau ada, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau tabel serta halaman penjelasan atau keterangan kalau
Post a Comment
Read more