Jenis Fonem Jenis fonem yang dibicarakan di atas (vokal dan konsonan) dapat dibayangkan sebagai atau dikaitkan dengan segmen-segmen yang membentuk arus ujaran. Kata bintang , misalnya, dilihat sebagai sesuatu yang dibentuk oleh enam segmen — /b/, /i/, /n/, /t/, /a/, /ŋ/. Satuan bunyi fungsional tidak hanya berupa fonem-fonem segmental. Jika dalam fonetik telah diperkenalkan adanya unsur-unsur suprasegmental, dalam fonologi juga dikenal adanya jenis fonem suprasegmental. Dalam bahasa Batak Toba kata /itəm/ berarti '(pewarna) hitam', sedangkan /itɔm/ (dengan tekanan pada suku kedua) berarti 'saudaramu'. Terlihat bahasa yang membedakan kedua kata itu adalah letak tekanannya, sehingga dapat dikatakan bahwa tekanan bersifat fungsional. Lain lagi yang diperlihatkan dalam contoh bahasa Inggris berikut. Di sini perubahan letak tekanan tidak mengubah makna leksikal kata, tetapi mengubah jenis katanya. Kata benda Kata kerja ‘import ‘impor’ ...
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR PENULIS
PENGANTAR
BAGIAN l. SITUASI DAN PERMASALAHAN BANGSA
1. TONGGAK-TONGGAK KEBERHASILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
2. KEMEROSOTAN, MALAISE, ATAU GENERAL MELT DOWN
3. PERAN EKONOMI
4. ERA SOEKARNO-HATTA
5. MULAINYA PENJAJAHAN KEMBALI SAMPAI SEKARANG
6. PROSES PENJAJAHAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN OLEH ELIT BANGSA INDONESIA SENDIRI
7. SISTEM EKONOMI DAN YANG DITERAPKAN DI INDONESIA
8. PRAKTIK DI BEBERAPA NEGARA
9. SEJAK TAHUN 1967 POLA KEBIJAKAN INDONESIA MENJURUS PADA LIBERALISME YANG JAUH, DENGAN PENGARUH KEKUATAN ASING
10. CONTOH KASUS DARI LIBERALISASI YANG MELANGGAR KONSTITUSI
11. ALASAN IDEOLOGIS
12. LANDASAN TEORETIS YANG DIBUAT KEBLINGER
13. RESPONS (JAWABAN) NEGARA-NEGARA EROPA BARAT TERHADAP EKSES MEKANISME PASAR
14. PENGHANCURAN MELALUI SISTEM KEUANGAN
15. JEBAKAN UTANG (DEBT TRAP)
16. BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) YANG 95,78 PERSENNYA DISALAHGUNAKAN
17. BLBI DALAM KRISIS 1998 YANG BERMASALAH BESAR
18. KOMISI IX DPR DAN LAPORAN BPK BAHWA LEBIH DARI 95% BLBI TIDAK DAPAT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
19. OBLIGASI REKAPITALISASI PERBANKAN (OR) UNTUK BANK-BANK UMUM YANG RUSAK
BAGIAN ll. SOLUSI PERMASALAHAN BANGSA
20. PERMASALAHAN BANGSA
21. SOLUSI PERMASALAHAN BANGSA
22. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM BENTUK ASLINYA DIBERLAKUKAN LAGI
23. DEKRIT KEMBALI PADA UUD 1945
24. PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
25. REFORMASI BIROKRASI
26. KEBIJAKAN LUAR NEGERI
27. SISTEM EKONOMI DALAM PENGATURAN DAN PERATURAN
28. SISTEM ASURANSI JAMINAN SOSIAL
29. SISTEM ASURANSI JAMINAN SOSIAL DI NEGARA-NEGARA YANG SUDAH MAJU DAN BEBAS KORUPSI
30. PERTANIAN
31. TRANSMIGRASI
32. KELUARGA BERENCANA
33. INFRASTRUKTUR
34. MINI HYDRO POWER
35. JALAN RAYA BEBAS HAMBATAN
36. INFRASTRUKTUR LAINNYA
37. PENGANGGURAN
38. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN INVESTASI
39. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
40. KETAHANAN PANGAN
41. PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN DAN IKAN
42. PEMBELAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
43. PEMBELAAN UNTUK BURUH
44. PENGUSAHA NON FORMAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA
45. HUBUNGAN DENGAN CGI, BANK DUNIA DAN BANK PEMBANGUNAN ASIA
46. UTANG LUAR NEGERI
47. MASALAH KEDAULATAN DAN UTANG LUAR NEGERI
48. UU NOMOR 22 DAN UU NOMOR 25 TAHUN 1999
49. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
50. INDUSTRI PERTAHANAN
51. PERTAHANAN DAN KEAMANAN
52. PERAN PEMERINTAH
53. SISTEM LALU LINTAS DEVISA
54. IHSG
55. INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN MONETER
56. INVESTASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
57. KEBIJAKAN DALAM BIDANG PERDAGANGAN
58. KEBIJAKAN DALAM BIDANG INDUSTRI
59. KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)
60. BUMN
61. PUBLIC UTILITIES (JALAN TOL SEBAGAI CONTOH)
62. KEBIJAKAN DALAM BARANG PUBLIK ATAU PUBLIC UTILITIES
63. DEMOKRASI YANG KEBABLASAN MENJADI ANARKI DAN KEKALUTAN
BAGIAN Ill. PENUTUP
64. GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA
DAFTAR PUSTAKA
TENTANG PENULIS
Comments
Post a Comment