Public Utilities (Jalan Tol Sebagai Contoh)

PUBLIC UTILITIES (JALAN TOL SEBAGAI CONTOH)

Jalan raya bebas hambatan di luar negeri disebut free way, auto bahn, snelweg dll. Tidak disebut jalan tol, dan jalan yang sangat mulus menghubungkan semua kota itu disediakan oleh pemerintah dengan gratis. Jalan-jalan tersebut dibangun Oleh pemerintah yang dibiayai Oleh pendapatan negara dari pajak, sumber daya alam dan kekayaan milik rakyat lainnya.

Di era Bung Karno tidak pernah terpikirkan jalan tol. Jalan raya bebas hambatan yang dirancangnya dan sudah menjadi kenyataan tidak pernah tidak dibiayai dari uang negara, dari pampasan perang arau dari APBN. Jalan-jalan itu sekarang terkenal dengan nama "by pass". Semua jalan ini digunakan tanpa bayaran.

Setelah itu, jalan-jalan baru dibangun sebagai ajang komersial, yang investornya boleh mengenakan tarif tol dengan maksud memperoleh laba, bahkan menjadi kaya karenanya.

Karena icu hanya rakyat yang mampu membayar tol yang tingginya harus mampu memberikan laba kepada investornya yang bisa menggunakan jalan raya bebas hambatan.

Jadi ada atau tidak adanya jalan raya bebas hambatan tergantung pada apakah ada pengusaha yang mau berinvestasi dalam pembangunannya, dan mereka hanya mau kalau menguntungkan atas beban rakyat banyak. Jalan raya bebas hambatan adalah barang publik yang strategis, yang di mana pun dibangun oleh pemerintah dengan pembiayaan oleh seluruh rakyat secara gotong royong melalui instrumen modern, yaitu pajak dan perolehan negara lainnya.

Karena itu Pemerintah mendatang hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut.

Semua jalan tol dibeli oleh pemerintah dan dikelola oleh BUMN, misalnya PT Jasa Marga. Dengan demikian pengelolaan jalan tol dilakukan tanpa motif laba. Pembelian ini dilakukan dengan AP BN atau kalau tidak mampu dengan kredit yang khusus diperuntukkan membeli semua jalan tol yang milik swasta. Utangnya pasti dapat dikembalikan dari hasil pendapatan toll fee. Setelah utangnya lunas, penggunaan jalan-jalan yang bersangkutan gratis. Demikian juga yang dimiliki oleh BUMN.

Perluasan pembangunan jalan raya bebas hambatan dibiayai dengan AP BN atau kalau belum mampu dengan utang dari BUMN yang dijamin oleh pemerintah. Dengan demikian perolehan utang lebih mudah dan bunganya juga lebih rendah. Pendapatan dari pengenaan toll fee dipakai untuk membayar kernbali utang dan bunganya.

Demikian juga dengan pembangunan jalan-jalan baru.

Jadi orientasi pemerintah adalah menyediakan jalan raya bebas hambatan dengan cuma-cuma. Bahwa kenyataannya dikenakan toll fee adalah karena pemerintah tidak mempunyai dana. Maka begitu utang telah terbayar lunas, penggunaan jalan tersebut bebas biaya. Kalau KKN sudah tidak ada atau dikurangi sampai kadar KKN-nya normal, dengan sendirinya pemerintah akan mempunyai banyak uang. Sejak itu jalan-jalan raya dibangun sebagai public utilities yang penggunaannya gratis.

Prinsip yang sekarang berlaku, investor yang berminat berinvestasi dalam jalan raya diadu dengan investasi di sektor lain yang acuannya adalah laba yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, penyediaan jalan raya di Indonesia diadu profitabilitasnya dengan investasi dalam pabrik pakaian jadi di Bangladesh atau pabrik mainan anak-anak di China. Tldak ada yang mau menerima kondisi seperti ini kecuali Indonesia. Maka hal ini perlu dikoreksi oleh pemerintah.



Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan