Kumpulan Buku

TENTANG PENULIS Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, Kwik Kian Gie (KKG) melanjutkan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan. Kemudian di tahun 1956, dia melanjutkan studi pada Nederlandsche Economiche Hogeschool, Rotterdam, Belanda (1956—1963). Pada tahun 1963—1964 KKG bekerja sebagai asisten atase kebudayaan dan penerangan di Kedutaan Besar RI di Den Haag. Kemudian, pada tahun 1970 KKG kembali ke Tanah Air, dan pada tahun 1971, dia terjun ke dunia bisnis. Bisnis ditinggalkannya pada tahun 1987, lalu menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia dan dengan beberapa teman mendirikan perguruan tinggi yang bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Kariernya dalam bidang politik terdiri dari keanggotaan PDI, anggota Badan Pekerja MPR RI, anggota Komisi IX DPR RI, Menko EKUIN, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.  Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

DAFTAR PUSTAKA Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man. New York: Avon Books, 1992. Hiatt, Stevren. A Game As Old As Empire, The Secret World of Economic Hitmen and the Web of Global Corruption. San Francisco: Berrett- Koehler Publishers, 2007. Nove, Alec. The Soviet Economy. New York: Routledge, 1961. Perkins, John. Confessions of an Economic Hitman. New York: Penguin Group, 2004. Pilger, John. The New Rulers of the World. London: Verso, 2003. Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harpers and Brothers, 1943. Simpson, Bradley. Economists with Guns: Authoritarian Development and U .S . -Indonesian Relations, 1960—1968. Stanford: Stanford Univer- sity Press, 2008. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

GERAKAN NASIONAL KEMERDEKAAN KEDUA Saya mengakhiri tulisan ini dengan paragraf yang berjudul "Gerakan Nasional Kemerdekaan Kedua." Mengapa? Karena seperti baru saja kita baca, KKN telah membuat kita tidak lagi mandiri dalam keuangan, pikiran dan dalam jiwa kita. Seluruh perjuangan kita untuk merdeka sudah menjadi mubazir kalau kita ukur dengan sampai di mana kita mempunyai kebebasan menentukan nasib bangsa kita sendiri. Juga sudah mubazir karena paling sedikit 50% dari rakyat kita hidup dengan USD 2 per hari. Itulah sebabnya kita harus melengkapi kerja keras memberantas KKN dengan gerakan kemerdekaan kedua, karena kemerdekaan yang telah kita rebut dalam gerakan kemerdekaan pertama boleh dikatakan sudah gagal dalam menciptakan jembatan emas menuju pada kesej ahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan. Sirna kalaupun tidak boleh dikatakan sudah hilang sama sekali. Gerakan kemerdekaan kedua ini mengandung tekad dan kesiapan untuk mundur dalam tingkat hidup k

DEMOKRASI YANG KEBABLASAN MENJADI ANARKI DAN KEKALUTAN Dengan demokratisasi yang dijuruskan ke arah liberalisme yang demikian jauhnya, dan struktur ketatanegaraan yang harus sepenuhnya sama dengan yang berlaku di AS harus kita ubah. Seperti kita ketahui, dengan amandemen UUD 1945 kita mempunyai DPD yang menyebut dirinya sendiri Senat, mempunyai 'Chief Of Staff Of the Istana Merdeka", mempunyai Economic Council, mempunyai Security Council. Hanya belum disebut sebagai East Wing dan West Wing. Untuk ini kita harus mau berkorban menyerahkan berbagai kebebasan yang telah dinikmati secara eforia, yang sama sekali salah kaprah. Untuk ini kita tidak perlu bersusah-susah memikirkan lagi, karena segala sesuatunya sudah ada dalam UUD 1945 yang asli. Pembentukan DPR kita mengenal demokrasi, yaitu adanya partai politik dan adanya pemilihan umum. Namun, UUD 1945 mengenali dengan sangat tepat bahwa demokrasi buat rakyat yang pendidikannya masih sangat belum memadai tidak

KEBIJAKAN DALAM BARANG PUBLIK ATAU PUBLIC UTILITIES Dalam paragraf yang menguraikan tentang sistem ekonomi telah dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi pemerintah yang penting adalah penyediaan infrastruktur. Kebijakan dalam bidang jalan raya bebas hambatan yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya dimaksudkan sebagai contoh konkret untuk infrastruktur atau public utilities lainnya seperti waduk, irigasi, jembatan, jalan raya, transportasi umum, penciptaan fasilitas pasar fisik untuk barang-barang pertanian dan perikanan, dan masih banyak lagi. Sudah menjadi kesepakatan umum dan juga praktik umum di sangat banyak negara, termasuk negara-negara yang menganut faham kapitalisme atas dasar mekanisme pasar, bahwa barang-barang publik tersebut dibiayai bersama oleh seluruh rakyat dari uang hasil pajak. Namun, karena keuangan negara kita yang sedang sangat lemah atau bahkan boleh dikatakan bangkrut, terpaksa harus dibiayai dengan utang yang dibayar dari hasil pengenaan

PUBLIC UTILITIES (JALAN TOL SEBAGAI CONTOH) Jalan raya bebas hambatan di luar negeri disebut free way, auto bahn, snelweg dll. Tidak disebut jalan tol, dan jalan yang sangat mulus menghubungkan semua kota itu disediakan oleh pemerintah dengan gratis. Jalan-jalan tersebut dibangun Oleh pemerintah yang dibiayai Oleh pendapatan negara dari pajak, sumber daya alam dan kekayaan milik rakyat lainnya. Di era Bung Karno tidak pernah terpikirkan jalan tol. Jalan raya bebas hambatan yang dirancangnya dan sudah menjadi kenyataan tidak pernah tidak dibiayai dari uang negara, dari pampasan perang arau dari APBN. Jalan-jalan itu sekarang terkenal dengan nama "by pass". Semua jalan ini digunakan tanpa bayaran. Setelah itu, jalan-jalan baru dibangun sebagai ajang komersial, yang investornya boleh mengenakan tarif tol dengan maksud memperoleh laba, bahkan menjadi kaya karenanya. Karena icu hanya rakyat yang mampu membayar tol yang tingginya harus mampu memberikan laba

BUMN Pemerintah tidak akan a priori bagaikan dogma menganggap bahwa manajemen BUMN mesti tidak mampu, bahkan mesti korup sehingga BUMN mesti merugi. Memang akan ada BUMN yang dijual kepada swasta, tetapi juga akan ada BUMN baru yang didirikan, dan ada BUMN yang secara prinsipil dipertahankan. BUMN yang vital dipertahankan dan bahkan diciptakan bartl guna difungsikan sebagai organisasi untuk mewujudkan prinsip yang tercantum dalam UUD, bahwa barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Oleh negara melalui BUMN yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apa ukurannya? Sumber Daya Alam yang ringgi nilainya seperti minyak dan gas, uranium, emas, nikel, batu bara dan sejenisnya semaksimal mungkin akan dieksploitasi oleh BUMN. BUMN juga mengelola organisasi--organisasi yang memberikan pelayanan publik dan menyediakan public utilities dengan ciri natural monopoly seperti listrik, jalan raya, hutan lindung, irigasi, peruma

KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (SDA) Pemerintah akan mempelajari dan meneliti sedalam-dalamnya setiap kontrak dalam meng-eksploitasi SDA, apakah benar bahwa bumi, air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Atas dasar temuan penelitian ini, eksploitasi SDA akan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dalam hal swasta dapat dilibatkan dalam eksplorasi dan eksploitasinya, dibuat dengan peraturan dan persyaratan baru yang menguntungkan rakyat secara optimal. Tidak seperti halnya dengan minyak kita yang Kontrak Bagi Hasilnya 85% untuk kita dan 15% untuk kontraktor asing, sehingga terlihat menguntungkan bangsa kita, namun dalam pmktiknya dihabisi melalui apa yang dinamakan cost recovery. Seperti dikatakan tadi, kalau perlu SDA dieksploitasi oleh pemerintah sendiri dengan BUMN sebagai instrumennya. Hasilnya dijual kepada sektor swasta yang dapat menggarapnya sebagai indust

KEBIJAKAN DALAM BIDANG INDUSTRI Kebijakan pemerintah dalam bidang industri adalah pilihan bahwa pembangunan industri akan didorong ke arah mana. Pada dasarnya ada dua mazhab pemikiran. Yang satu yang dianut sepanjang Orde Baru, yaitu yang kita kenal dengan istilah broad base dan broad spectrum, terutama selama Menteri Industrinya Ir. Hartarto. Kebijakan ini praktis sama dengan kebijakan yang liberal, karena tidak ada strategi tentang produleproduk yang khusus didorong oleh pemerintah atas dasar berbagai faktor yang merupakan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Yang lain adalah kebijakan produk unggulan yang pernah saya kemukakan dalam pidato Dies Natalis Institut Manajemen Prasetya Mulya. Dalam konsep ini, pemerintah memilih kebijakan produk yang dianggap mempunyai keunggulan komparatif di negara kita ditinjau dari sudut sumber daya alam, iklim dan cuaca, kesuburan tanah, budaya bangsa setempat dan keahlian tertentu yang

KEBIJAKAN DALAM BIDANG PERDAGANGAN Kita memang menganut sistem mekanisme pasar. Namun, sudah menjadi keyakinan dan pengetahuan umum bahwa mekanisme pasar murni dengan pengaturan sepenuhnya diserahkan kepada invisible hands-nya pasar tidak ada dalam perekonomian yang sudah kompleks. Maka perlu diciptakan adanya level playing field bagi pedagang berskala UKM dan pedagang yang berskala besar dan raksasa. Intinya yang berskala UKM perlu diberi sarana penggabungan penawarannya untuk memperoleh bargaining position yang relatif seimbang dengan para pembelinya yang jauh lebih kuat dan dengan sendirinya mempunyai bargaining position yang lebih kuat pula. Secara individual mereka sudah mempunyai bargaining position yang kuat, tetapi dalam hal KPPU-nya lemah atau bisa disogok, atau tidak mengenal lapangan, para pedagang besar dan raksasa ini membentuk kartel untuk menekan harga komoditi yang cepat membusuk, misalnya ikan. Kota kecil tempat kelahiran saya, Juwana, kaya dengan ika

INVESTASI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Meningkatnya investasi dengan dampak meningkatnya perturnbuhan ekonomi tidak berarti dengan sendirinya pengangguran akan berkurang. Kalau investasi lebih berat pada sektor yang padat modal, pengangguran tidak akan berkurang secara signifikan. Maka kebijakan meningkatkan investasi perlu didasarkan atas analisis yang lebih mendalam tentang sektor-sektor pertumbuhan yang sekaligus padat karya. Cara menarik investasi, baik asing maupun dalam negeri tidak dilakukan dengan cara propaganda atau bahkan menyerupai jual kecap. Perusahaan-perusahaan besar selalu mempunyai bagian riser yang sangat mengetahui kondisi Indonesia. Mereka akan datang dengan sen- dirinya kalau bisa membuat laba. Tugas dan fungsi pokok manajemen perusahaan adalah membuat laba buat para pemegang sahamnya, tidak untuk membela bangsa Indonesia. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN MONETER Pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam tentang indikator ekonomi makro dan moneter yang menunjukkan perbaikan, apakah itu perbaikan semu ataukah perbaikan riil. Bunga deposito yang lebih rendah dari inflasi akan mengakibatkan tererosinya daya beli uang yang ditabung di bank-bank di Indonesia. Kalaupun bunga deposito lebih tinggi dari inflasi, tetapi selisihnya tidak signifikan, orang tetap terusik melarikan uangnya ke dalam valuta asing yang kuat, karena risiko menurunnya nilai rupiah mengandung potensi kerugian yang bisa jauh lebih besar dari selisih positif antara bunga deposito dan inflasi. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

IHSG Meningkatnya IHSG sampai pada angka yang tinggi belum tentu merupakan hal yang menggembirakan. Saham adalah kepemilikan dalam perusahaan yang mempunyai nilai. Nilai perusahaan (walaupun telah memperhitungkan kemampuannya membuat laba di kemudian hari) kurang lebihnya stabil. Namun, harga saham yang diperdagangkan meningkat demikian tajam. Hal yang sangat tidak wajar, yang mengandung bubble dan spekulasi. Karena itu IHSG bisa meningkat terus, tetapi juga turun sangat tajam tanpa ada paralelnya dengan naik turunnya laba dari perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya diperdagangkan di BEI. Dengan demikian, Bursa Efek adalah gambling casino besar yang legal. Namun, berbeda dengan kasino perjudian, perusahaan-perusahaan dengan kekuatan modal sangat besar bisa memengaruhinya. Demikian juga perusahaan besar bisa mengeruk uang luar biasa besarnya dari IPO, yang selalu didahului dengan "penggarapan" atau yang terkenal dengan nama "penggorengan" laba perusa

SISTEM LALU LINTAS DEVISA Kebebasan dalam sistem lalu lintas devisa dibatasi dengan tidak mengizinkan masuknya modal asing kecuali untuk langsung dijadikan pabrik, atau untuk sektor riil lainnya (Foreign Direct Investment). Modal asing yang sudah terlanjur tertanam dalam portfolio efek-efek dibiarkan. Namun, yang baru akan masuk pada prinsipnya tidak diperbolehkan diinvestasikan dalam portfolio efek-efek kecuali yang dianggap sangat penting dan dianggap wajar, misalnya perusahaan asing yang ingin melakukan pembelian kembali (buy back) saham-sahamnya dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini berarti bahwa modal asing yang masuk tidak boleh dipakai untuk membeli saham„saham di Bursa Efek Indonesia. Alasannya adalah bahwa penanaman modal seperti ini tidak menambah kesempatan kerja. Alasan lain ialah sifatnya yang footloose, bisa terbang setiap saat. Kalau investor merasa sudah waktunya menjual saham-sahamnya, penjualan secara besar-besaran akan menjatuhkan harga saham. Uangny

PERAN PEMERINTAH Peran pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya sudah menjadi pengetahuan kita bersama, yaitu seperti mempertahankan kedaulatan bangsa, menjaga utuhnya NKRI, menjaga ketertiban umum, mencerdaskan bangsa, menaikkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan sebagainya. Dari sekian banyak peran pemerintah, yang menjadi bahan perdebatan paling kontroversial sepanjang masa adalah peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Maka penentuan peran pemerintah dalam bidang ekonomi akan menjadi perhatian penting, yaitu sebagai berikut: Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi boleh diserahkan kepada swasta. Tugas pemerintah pada dasarnya, (tetapi tidak terbatas pada yang dirinci di bawah ini) adalah pada bidang-bidang sebagai berikut: Menyediakan prasarana atau infrastruktur seperti jembatan, irigasi, jalan raya, waduk-waduk, bendungan-bendungan dan sejenisnya, yang biasanya disebut public goods and services atau barang-barang dan

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Untuk kondisi di Indonesia, paradigma bahwa TNI hanya bertanggung jawab terhadap keamanan negara yang terganggu karena invasi dari luar negeri, dan POLRI bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam negeri, ternyata tidak sejelas yang diasumsikan semula ka- rena beberapa faktor. Pertama, adalah kenyataan bahwa jumlah POLRI jauh lebih kecil dari TNI. Kedua, sifat gangguan dalam negeri sering demikian besarnya yang sifatnya politis. Maka tidak cukup hanya ditangani oleh POLRI saja. Dalam dunia yang sudah mengglobal seperti sekarang ini, sulit dikenali apakah gangguan keamanan di dalam negeri Inurni berasal dari dalam negeri ataukah ada master mind-nya dari luar negeri. Dalam kondisi persenjataan maupun personalia dalam bidang pertahanan dan keamanan yang serba kurang, semua prajurit dan polisi menyatu seakrab-akrabnya dengan rakyat. Telah dibuktikan oleh Korea Utara, Vietnam dan negara-negara lain bahwa kalau ini bisa dicapai, tidak akan ada senja

INDUSTRI PERTAHANAN Empat industri, yaitu PT Dirgantara Indonesia, Pindad, PT PAL dan PT Krakatau Steel dibenahi sampai menjadi industri persenjataan yang terintegrasi, yang sekaligus memanfaatkan mesin-mesinnya untuk membuat mesin-mesin pertanian, sepeda motor dan sebagainya. Manajemen dialihkan dari Menteri BUMN kepada TNI/POLRI. Dalam bidang membangun industri pertahanan, saya selaku Kepala Bappenas mengalami tekanan Oleh pejabat kita sendiri dengan alasan ideologis. Presiden Megawati memerintahkan saya untuk menggunakan hibah dari China sebagai pembayaran fee kepada para ahli China agar mereka membentuk Tim yang memberi advis kepada kita untuk membangun industri pertahanan dari empat BUMN yang telah kita miliki tersebut. Untuk tujuan tersebut saya telah memperoleh lampu hijau dari Menko Polkam, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Maka terbentuklah Tim ahli China yang bekerja keras. Laporan tahap pertama telah selesai. Namun, kabinet berganti. Saya bersama wakil

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) Salah satu imbas dari reformasi mendadak di tahun 1999 adalah kebablasannya reformasi ini yang sudah dikenali oleh banyak orang dengan sebutan "eforia" atau reformasi yang "kebablasan". Ada juga yang mempertanyakan, yang kita alami sekarang ini reformasi atau anarki dan chaos? Yang kita alami sekarang ini desentralisasi dan otonomi yang bertanggung jawab atau desentralisasi KKN dan disintegrasi? Imbas sangat berbahaya dari reformasi yang kebablasan adalah terancamnya keutuhan NKRI yang didorong oleh spirit amandemen UUD 1945. Syarat mutlak untuk mempertahankan NKRI adalah mengembalikan 1945 dalam bentuknya yang asli. Dari sana kita perbaiki dengan cara dan prosedur yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya. Penyempurnaan UUD 1945 tidak boleh melunturkan Pancasila dan NKRI. Siapa pun yang menjadi Presiden, hendaknya NKRI tidak dapat ditawar, justru karena pluralisme bangsa kita yang mudah terpecah menjad

UU NOMOR 22 DAN UU NOMOR 25 TAHIJN 1999 Untuk menjamin bahwa NKRI tidak bubar, dua undang-undang yaitu UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 dicabut dengan komitmen bahwa pemerintah akan mengambil inisiatif mengajukan undang-undang yang selalu diperbaharui sesuai dengan prinsip pemberian kebebasan dan hak yang lebih besar setelah terbukti bisa bertanggung jawab yang sepadan. Jadi otonomi kita ciptakan bersama setapak demi setapak setelah nyata benar bahwa kebebasan lebih besar yang diberikan secara sedikit demi sedikit juga dibarengi dengan tanggung jawab yang juga lebih besar sedikit demi sedikit. Hakikat bernegara adalah solidarity and responsibility. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

MASALAH KEDAULATAN DAN UTANG LUAR NEGERI Kedaulatan pemerintah untuk menentukan sendiri kebijakannya dan menentukan nasibnya sendiri telah banyak tererosi karena membiarkan diri didikte Oleh lembaga-lembaga internasional. Kita sulit menghindar dari pendiktean ini karena besarnya utang kepada mereka yang sudah tidak mampu dibayar tepat pada tanggal jatuh temponya. Atau pembayaran tepat waktu yang dipaksakan mengakibatkan sempitnya keuangan negara. Oleh karenanya, sikap pemerintah tentang penyelesaian utang luar negeri hendaknya sangat tegas seperti yang telah dikemukakan dalam paragraf terdahulu. Dalam paragraf ini ingin saya tekankan sekali lagi bahwa masalah utang tidak dapat dianggap sebagai hal yang teknis belaka sifatnya. Sering kali utang luar negeri dipakai sebagai alat pengendali oleh negara-negara kreditor. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

UTANG LUAR NEGERI Utang luar negeri yang jatuh tempo beserta bunganya dibayar sesuai dengan kemampuan membayar kita. Dalam perundingan itu pemerintah akan minta keadilan dari negara-negara kreditur dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, adalah good corporate governance atau praktik bisnis yang sehat dan diterima di mana saja bahwa pemberi utang harus ikut menanggung sebagian dari kerugian kredit tidak lancar kalau debitur selalu mempunyai itikad haik (good faith). Ketika debitur menerima utang, kreditur sudah menilainya habis-habisan dan juga mengajukan persyaratan seperlunya. Maka kalau penilaiannya meleset, kebiasaan dan logika yang mendasar menganggap bahwa yang melakukan penilaian yang meleset ini juga harus ikut menanggung kerugian karena melesetnya penilaian kreditur. Kedua, para kreditur janganlah membentuk kartel untuk menggencet Indonesia sesuai dengan yang mereka ajarkan sendiri bahwa pembentukan kondisi monopolistik dan kartel mendistorsi mekanisme

HUBUNGAN DENGAN CGI, BANK DUNIA DAN BANK PEMBANGUNAN ASIA CGI memang sudah dibubarkan, tetapi pembubaran ini tidak mengubah ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri yang oleh negara-negara kreditor dipakai sebagai alat pengendali kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam mengumumkan pembubaran CGI oleh Menteri keuangan Sri Mulyani setelah melaporkannya kepada Presiden SBY, beliau sekaligus mengatakan bahwa dalam kenyataannya 90% dari pinjaman yang diberikan kepada pemerintah Indonesia berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Jepang. Kelompok ini masih tetap utuh dalam penyatuan sikap bersama-sama dengan para ekonom Indonesia yang sepanj ang masa menguasai kebijakan ekonomi Indonesia. Artinya mereka siap memberikan utang terus, dan para teknokrat juga siap menerimanya terus. Pemerintah akan meninjau kembali semua kredit yang sudah disetujui tetapi belum dipakai, apakah kredit yang telah diberikan, tetapi belum dipakai, memang diperlukan. Proyek yang ti

PENGUSAHA NON FORMAL DAN PEDAGANG KAKI LIMA Untuk pengusaha non formal dan pedagang kaki lima perlu disedia- kan lokasi-lokasi khusus yang cukup nyaman. Tidak boleh berdagang seenaknya di sembarangan tempat. Hukuman berat perlu diterapkan kalau berani melanggar, karena sudah disediakan tempat yang nyaman. Program pembelaan UKM yang dikemukakan dalam paragraf sebelumnya juga diterapkan pada pedagang kaki lima dengan sasaran supaya mereka tumbuh dan berkembang menjadi pedagang menengah dan besar, serta menjadi pengusaha formal. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

PEMBELAAN UNTUK BURUH Bersama-sama dengan petani dan nelayan, buruh termasuk golongan yang paling miskin. Gajinya perlu dibenahi sampai cukup untuk hidup. Tentang keluhan majikan/pengusaha bahwa mereka merugi kalau kesejahteraan buruh ditingkatkan, pemerintah perlu menelitinya secara mendalam, berapa persen biaya buruh dari laba bersihnya, dan berapa persen yang dinikmati oleh pengusaha pemilik perusahaan, guna mengetahui apakah keluhan Oleh para majikan/pengusaha tersebut benar. Perbedaan antara gaji tertinggi dan gaji terendah tidak boleh lebih dari sekian kali lipat, misalnya dua puluh kali. Berapa kali lipat konkretnya didasarkan atas penelitian dan kalkulasi yang eksak, serta kenyataan yang sudah lama ada dan hanya dapat disesuaikan setahap demi setahap. Ditentukan standar minimum untuk lingkungan kerja kaum buruh di pabrik-pabrik. Sistem asuransi jaminan kesehatan dan jaminan sosial ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena hal ini merupakan agenda tersendiri

PEMBELAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) UKM sering dipersepsikan sebagai sekelompok pengusaha yang statis. Karena itu ada kecenderungan menganggap kelompok UKM seolah-olah dipertahankan sebagai UKM. Orientasi yang benar adalah menjadikan mereka besar, sehingga status UKM dapat ditinggalkan, dan memasuki kelompok usaha berskala menengah dan besar, sehingga tidak perlu dibina dan dibela lagi Oleh pemerintah. Mereka sudah menjadi pelaku dalam persaingan di pasar sesuai dengan kaidah-kaidah dan mekanisme pasar yang dianut oleh bangsa kita. Jadi, kelompok UKM bagaikan organisasi yang dimasuki wiraswasta UKM dan ditinggalkan oleh yang sudah menjadi besar. Faktor-faktor yang menghambat UKM untuk menjadi besar beserta solusinya adalah sebagai berikut. Design untuk produk yang dihasilkan dengan keahlian turun temurun secara tradisional banyak yang tidak sesuai dengan selera orang perkotaan atau orang asing, atau ketinggalan zaman sehingga tidak diminati oleh konsumen moder

PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI PERTANIAN DAN IKAN Pemerintah perlu menciptakan organisasi penggabungan hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan yang dilelang sebagai single seller di setiap Sentra produksi. Volume diatur sampai elastisitas harga memungkinkan untuk memberikan pendapatan yang maksimal. Untuk menampung kelebihan produksi, pemerintah mendirikan cold storage mini di tempat-tempat pelelangan dan desa-desa nelayan untuk menyimpan sebagian dari hasil tangkapannya supaya tidak terjadi over supply. Dalam tahapan selanjutnya, koperasi nelayan dibangun dan dibenahi dengan mendirikan fasilitas processing pengawetan dan/atau pengolahan sampai barang jadi seperti pengalengan yang tahan lama. Bersama-sama dengan petani, nelayan termasuk kelompok rakyat yang paling miskin dan sangat tidak stabil pendapatannya. Di antara banyak faktor, dalam menjual hasil tangkapannya, para petani dan nelayan berceceran menjual hasil tangkapannya sendiri-sendiri, sedangkan pembelinya

KETAHANAN PANGAN Pemerintah harus menjamin harga yang memadai bagi petani untuk dapat mencukupi kehidupannya. Caranya memfungsikan BULOG yang dalam hal beras dan komoditi pertanian yang penting lainnya, kebijakannya mempertahankan harga yang cukup tinggi guna memberi pendapatan yang memadai kepada para petani. Bagaimana mekanisme kerja BULOG untuk mencapai semua tujuan ini sudah dirumuskan sejak awal BULOG didirikan, dan disempurnakan terus. Intinya, untuk komoditi strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya BULOG membentuk dana egalisasi yang dipakai untuk melakukan operasi pasar melalui mekanisme pasar yang ada. BULOG menggunakan kekuatan modalnya untuk melakukan penjualan dan pembelian dengan maksud menjaga kecukupan pangan dan kebutuhan pokok, dan menjaga stabilitas harga. Karena itu BULOG memang diperbolehkan merugi. Biasanya, dalam jangka panjangnya, kerugian dan keuntungannya berimbang dalam melakukan operasi pasar. Yang harus

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Betapapun terbatasnya kemampuan pemerintah menyediakan jasa pendidikan dan kesehatan, dalam batas-batas kemampuan keuangannya, mutlak tidak dapat dihindarkan bahwa pemerintah harus menyediakan dua macam jasa ini dengan harga semurah mungkin dan kualitas yang sebaik mungkin. Ketidakmampuan pemerintah diisi oleh swasta yang merasa terpanggil memberikan jasa-jasa tersebut secara non profit. Maka yayasan-yayasan yang jelas-jelas dapat dibuktikan mewadahi maksud baik ini jangan dipukul rata sebagai komersial dan harus dipajaki. Juga jangan didorong ke arah orientasi laba atau dipaksa memasukkan pihak-pihak yang tidak dipilih oleh pengurus yang sah. Pendidikan wajib selama 9 tahun telah dicanangkan. Maka perwujudannya harus diupayakan secara maksimal dalam bentuk kewajiban pemerintah menyediakan sarananya, terutama bagi yang tidak mampu. Memberi pendidikan kepada rakyatnya adalah kewajiban pemerintah paling pokok setelah mencukupi kebutuhan rakyat

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DAN INVESTASI Suksesnya pembangunan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh tingkat total spending (pengeluaran keseluruhan) atau yang biasa disebut total demand. Semakin besar total demand dan total pengeluaran, semakin besar pula pertambahan keseluruhan produksi barang dan jasa. Spending mencakup tiga komponen: (1) spending untuk konsumsi, (2) spending untuk investasi dan (3) spending melalui APBN. Savings (simpanan) merupakan kunci dalam sistem ini. Pendapatan nasional bisa dipakai untuk pengeluaran dan untuk simpanan (savings). Tujuan savings adalah untuk investasi. Savings dilakukan oleh satu kelompok penduduk, sedangkan investment dijalankan oleh kelompok lain. Masing-masing didorong oleh motif masing-masing kelompok. Oleh karenanya bisa terjadi, bahwa savings dalam negeri sangat menurun di bawah investment (seperti di Indonesia), karena savings dijadikan dollar untuk dilarikan ke luar negeri. Investment Indonesia tur

PENGANGGURAN Bagaimana mengurangi pengangguran dengan program yang konkret dan jelas tidak mudah. Pengangguran terkait dengan Banyak masalah di sektor-sektor Iain. Pengangguran dapat dikurangi apabila terjadi penciptaan lapangan kerja karena berdirinya perusahaan baru atau perluasan perusahaan yang ada. Dan perusahaan-perusahaan tersebut haruslah yang padat karya. Dalam kebijakan investasi, pemerintah memberikan insentif yang jelas untuk investasi yang padat karya dengan ukuran yang jelas tentang apa yang diartikan dengan padat karya. Berbagai komoditi yang diimpor, tetapi dengan mudah dapat dihasilkan di dalam negeri dibuat menarik buat investor dengan pemberian insentif Oleh pemerintah. Tldak dapat dicerna dengan akal sehat bahwa Indonesia dengan tanah yang subur, iklim dan tenaga kerja yang melimpah masih mengimpor beras, gula, kacang kedelai, gandum, jagung, sapi, tepung telur, susu bubuk, makanan olahan, garam, singkong dan kacang tanah. Pernyataan ini mengemu

INFRASTRUKTUR LAINNYA Irigasi, jembatan, air bersih, bandara, pelabuhan laut dan masih banyak lagi harus ditetapkan oleh pemerintah sebagai barang publik yang harus dimiliki, dibiayai dan dikelola oleh pemerintah untuk dipakai dengan gratis buat rakyatnya. Maka semua kebijakan dan semua peraturan yang dikemukakan dalam Infrastruktur Summit I di bawah pimpinan Menko Aburizal Bakrie dan Infrastruktur Summit Il di bawah pimpinan Menko Boediono harus dicabut kembali. Harus diumumkan kepada dunia bahwa Indonesia sekarang dalam kebijakan infrastruktur sudah menjadi negara normal seperti yang ada di negara-negara lain. Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan

JALAN RAYA BEBAS HAMBATAN Jalan raya bebas hambatan (high way, free way, autobahn, snelweg) jelas termasuk infrastruktur yang seyogianya dibangun oleh pemerintah dengan pembiayaan AP BN dan penggunaannya gratis (tanpa dipungut bayaran). Jalan tol yang sudah ada dibeli oleh pemerintah. Pemerintah tetap mengenakan tol sampai hasil perolehan dari pembayaran tol sama dengan uang yang dikeluarkan untuk membeli jalan tol yang bersangkutan. Setelah itu, jalan tol digratiskan buat pemakainya. Alasannya, jalan raya bebas hambatan sangat strategis untuk pembangunan ekonomi selanjutnya. Karena sudah terlanjur keblingernya Tim Ekonomi dalam semua pemerintahan Indonesia sepanjang masa, semua jalan raya bebas hambatan dianggap sebagai barang dagangan yang harus mengembalikan investasinya, dan setelah itu memberikan laba yang sebesar-besarnya. Maka di Indonesia tidak dikenal istilah-istilah seperti yang lazim dipakai oleh semua negara di dunia seperti high way, free way, auto

MINI HYDRO POWER Perkembangan teknologi di banyak negara sudah demikian jauhnya, sehingga ketergantungan pada energi yang berasal dari fosil sudah tidak berlaku lagi. Ini tidak berarti bahwa minyak tidak berguna lagi. Minyak masih berguna, asalkan harganya demikian rendahnya, sehingga bisa bersaing dengan energi alternatif. Perkembangan dalam menemukan energi non fosil sudah demikian maju dan beragamnya, sehingga dalam waktu singkat minyak mentah yang terkandung dalam perut bumi, termasuk perut bumi Indonesia semakin tidak ada artinya. Ketika tulisan ini ditulis, cover Story majalah Time terbitan 2 November 2015 berjudul "Unlimited Energy. For Everyone, Forever. FUSION". Isinya menggambarkan betapa kemajuan yang telah dicapai dalam bidang energi non fosil, yang bagi sayajuga berarti betapa tertinggalnya Indonesia. Kita tidak hanya ketinggalan dalam penggunaan energi alternatif, tetapi juga sangat tertinggal dalam bidang pengetahuan tentang apa semua yang