Reformasi Birokrasi

REFORMASI BIROKRASI

Dalam bab tentang pemberantasan KKN sebelum bab ini saya mulai dengan reformasi birokrasi yang saya ulangi sebagai pembukaan dari bab ini, yaitu Pemerintah dibuat optimal dengan cara menentukan jumlah kementerian yang benar-benar dibutuhkan. Untuk itu dibutuhkan keahlian dan pengalaman dalam melakukan reorganisasi. Banyak pemerintah di negara-negara maju yang tidak mempunyai keahlian dalam organisasinya sendiri. Maka pemerintah mereka menggunakan jasa konsultan dalam bidang ini. Salah satu yang paling terkenal di dunia adalah McKinsey.

Reformasi Birokrasi adalah hal yang sangat lazim dilakukan di negara-negara maju. Istilah yang baku adalah management audit and reorganisation. Yang menyebabkan reorganisasi pemerintahan dilakukan secara terus--menerus adalah berlakunya the law of Parkinson yang mengatakan bahwa organisasi selalu membengkak, sehingga mulai titik tertentu, organisasi sudah kebanyakan karyawan, yang membuat banyak karyawan kekurangan pekerjaan. Mereka mulai "menciptakan" tugas-tugas yang tidak diperlukan. Hasilnya adalah banyaknya pekerjaan yang tidak perlu, sehingga menghambat arus pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lanjutannya. Kecuali itu juga banyak tugas yang cumpang tindih, sehingga mengakibatkan kebingungan, perdebatan, yang akhirnya memacetkan sama sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan MRT di Jakarta sudah dimulai 26 tahun yang lalu, yang beberapa bulan sebelum ini ditulis (tahun 2013) baru dimulai pengerjaannya.

The law of Parkinson mengatakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan dirinya diakui sebagai penting dan dipandang. Untuk memperoleh itu mereka membutuhkan simbol dalam bentuk banyaknya staf, ajudan, asisten yang merupakan bawahannya. Sang bawahan ini juga mempunyai kebutuhan yang sama, yang juga merekrut berbagai asisten. Maka kalau hukum Parkinson adalah keniscayaan sehari-hari, reformasi birokrasi juga keniscayaan sehari-hari. Kita memahaminya. Maka ada kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sayang bahwa dalam kenyataannya, tidak terlihat adanya kemampuan melakukan reorganisasi, yang berarti bahwa tidak ada langkah-langkah yang konkret dan nyata. Yang ada bahkan papan besar yang memasang gambar sang Menteri dengan slogan-slogan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (P NS) membengkak terus. Banyak kementerian yang mempunyai pegawai puluhan ribu orang.

Langkah-langkah konkret yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi birokrasi yang sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut.

Presiden diwawancarai habis-habisan tentang mengapa beliau ingin menjadi Presiden. Beliau terpilih dari janji-janji yang berupa slogan-slogan dan retorika. Maka dalam wawancara tersebut, beliau harus dicecar sampai memberikan semua jawaban tentang apa persisnya yang dikehendaki, misalnya apa itu tol laut, apa itu revolusi mental, apa itu menyelesaikan pembebasan tanah dengan cara lesehan, apa itu yang diartikan dengan Trisakti dan Nawacita dalam dunia yang sudah Saling terkait seperti sekarang ini dsb. dst.

Sesuai dengan pola yang telah dipilihnya dalam bentuk struktur dan personalia dalam kabinet, beliau harus dapat menjelaskan dengan eksak alasan dibentuknya kementerian yang ada.

Setelah itu setiap Menteri dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Semua jawaban yang diberikan merupakan bahan untuk membuat blue print dari reformasi birokrasi. Mereka mulai merenung secara mendalam. Konsultan harus dapat memberikan blue print secara sangat konkret tentang struktur organisasi yang optimal, lengkap dengan fungsi-fungsi serra uraian tugas dari setiap Direktur ke atas.

Kalau reformasi birokrasi dilakukan dengan langkah-langkah tersebut, sangat besar kemungkinannya bahwa jumlah kementerian akan menyusut dengan tajam. Demikian juga dengan jumlah P NS. Implikasinya ialah dikuranginya sangat banyak P NS yang berarti PHK secara besar-besaran. Apakah ini manusiawi dan bukannya menciptakan masalah baru? Di negara-negara yang sudah terbiasa melakukan hal yang demikian, mereka memecahkannya dengan memberikan uang perpisahan (pesangon) dengan jumlah yang besarnya menggiurkan. Dengan jumlah uang yang sebesar itu, dalam praktik di beberapa negara maju yang saya ketahui, timbul ekses bahwa tenaga-tenaga yang baik minta di-PHK.

Masalah fundamental ialah dari mana uang untuk pesangon yang sangat besar jumlahnya itu diperoleh? Di negara-negara maju yang sudah rutin melakukannya, anggaran tersedia dalam APBN. Di Indonesia dana bisa diperoleh dari hasil berkurangnya korupsi. Angka-angkanya secara kasar telah dikemukakan dalam bab sebelumnya yang membahas tentang pemberantasan KKN.

Ketika saya di Bappenas, Direktur dari McKinsey Indonesia adalah Adam Schwarts, sahabat saya yang menulis buku berjudul "A Nation In Waiting". Saya banyak berdiskusi dengan dia. Saya juga minta apakah dia bersedia melakukan management dan Personnel audit pada Bappenas. Dia dan perusahaannya tidak berani melakukannya, karena muatan politiknya yang begitu besar di dalam organisasi pemerintahan. Kita memang dapat menyaksikan betapa seringnya kabinet penuh dengan kepentingan politik, kepentingan uang dan kepentingan kekuasaan yang Saling tarik menarik.

Langkah-langkah dalam menyusun kembali organisasi seperti yang digambarkan di atas dikenal dengan structure follows strategy. Kebalikannya yang salah, tetapi sangat umum kita saksikan dalam praktik adalah strategy follows structure. Kita saksikan dalam rapat dan diskusi tentang penyusunan organisasi, yang pertama dilakukan ialah menggambar struktur organisasi yang sudah ada, dan dari sana mengotak-atik. Titik tolaknya bukan strategy, tetapi structure yang sudah ada. Dalam prosedur yang benar, yaitu yang structure follows strategy, dari hasil wawancara tentang tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, beserta strategy yang akan diberlakukan oleh para pemimpin organisasi yang bersangkutan disusun organisasi yang optimal. Yang sudah ada dipersandingkan guna diubah sampai menjadi susunan organisasi yang optimal sesuai dengan blue print yang telah dihasilkan.



Buku: Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan